Erna Sari DewiBENGKULU, PB – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu kembali menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengundang kontroversi. Kali ini Pemkot membatasi perjalanan dinas anggota DPRD Kota Bengkulu.

(Lihat juga: Peranan Kolektif Anggota Dewan Diamputasi)

Dalam Perwal tersebut, perjalanan dinas yang dilakukan dewan dibatasi hanya setingkat pejabat biasa di pemerintahan, bukan setingkat kepala daerah atau pejabat politik sebagaimana yang terdapat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ditengarai, Pemerintah Kota menerbitkan Perwal tersebut mengacu kepada Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh kementerian, bukan pada keputusan yang setingkat Undang-undang atau produk hukum lainnya.

Meskipun kedudukan anggota dewan diturunkan setingkat pejabat struktural dan bukan pejabat politis, Ketua DPRD Kota Bengkulu, Erna Sari Dewi, masih enggan berkomentar banyak mengenai hal ini.

“Sedang dibicarakan,” katanya singkat kepada Pedoman Bengkulu, Senin (16/11/2015).

Sementara Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu, Yudi Darmawansyah, mengatakan, sebelum menerbitkan Perwal, seharusnya Pemerintah Kota melakukan kajian hukum yang matang.

“Acuan hukum Perwal itu belum jelas. Kalau ada aturan yang lebih tinggi dari SE, harusnya itu yang dipakai, itu yang harus dipatuhi,” ujar Yudi.

Ia menilai, Pemerintah Kota seharusnya bersikap hati-hati dalam menyikapi permasalahan ini. “Kalau nggak hati-hati nanti kita yang jadi korban. Seperti dewan yang sudah-sudah, mereka jadi korban aturan,” demikian Yudi. [RN]