MaghdaliansiBENGKULU, PB – Cuti di luar tanggungan negara yang dilaksanakan oleh Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan, Helmi Hasan telah mengajukan perpanjangan izin selama 45 hari kedua.

Baca juga: Wali Kota Hilang, Berita Hoax

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu, Maghdaliansi. Ia menyatakan, DPRD Kota Bengkulu tidak mempersoalkan izin Wali Kota tersebut karena izinnya diterbitkan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri yang ditembuskan kepada instansinya.

“Sekda (Sekretaris Daerah) sudah menyampaikan langsung masalah ini kepada kami. Saya sendiri sudah lihat surat permohonan perpanjangan izinnya. Sementara prosesnya sedang berjalan,” kata Lian, nama pendeknya, kepada Pedoman Bengkulu, beberapa waktu yang lalu.

Lian menjelaskan, selama roda pemerintahan tetap berjalan baik, DPRD Kota Bengkulu menghormati hak untuk cuti di luar tanggungan negara yang ditempuh oleh Helmi.

“Yang penting beliau nanti pulang. Tapi Sekda yang lebih paham mengenai hal ini. Kalau kita sih mau saja kunjungan sama-sama ke luar negeri untuk menjenguk beliau,” candanya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bengkulu, Marjon, menyampaikan, perpanjang izin Wali Kota tengah dalam proses. Ia memastikan seluruh tugas dan tanggung jawab pemerintahan telah diberikan kepada Wakil Wali Kota Patriana Sosialinda.

“Tidak ada kerja yang terhambat. Semua berjalan sebagaimana biasa. APBD nanti tetap akan diteken oleh Wakil Wali Kota selaku pemegang mandat,” jelas Marjon.

Namun Marjon belum bisa memastikan untuk hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

“Kalau itu sedang kita kaji,” demikian Marjon.

Sebagaimana dirilis 23 Agustus 2015 yang lalu oleh Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan Eko Sulistyo, pemerintah saat ini tengah menggodok peraturan mengenai gubernur, bupati dan walikota yang meninggalkan daerahnya tanpa izin.

Nantinya, kepala daerah bisa dikenai sanksi hingga dipecat dari jabatannya, jika payung hukum tersebut telah disahkan. Jeda waktu yang diperkenankan hanya sepekan. Bila tanpa laporan, kecuali sakit dan harus dirawat di luar, maka kepala daerah tersebut bisa diberhentinkan. [Revolusionanda]