PedomanBENGKULU, PB – Insan pers di Kota Bengkulu diimbau untuk terus meningkatkan kompetensinya. Sebab, pada tahun-tahun mendatang, Indonesia diyakini akan diserbu oleh tenaga kerja terampil yang berasal dari negara-negara ASEAN seiring dengan diterapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“MEA sudah berlaku. Dokter di Malaysia misalnya, sudah boleh buka praktek di Bengkulu ini. Dalam soal pers juga begitu. Siapapun yang tidak kompeten akan tergusur,” kata Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Bengkulu Sukatno dalam acara diseminasi informasi kebijakan pembangunan daerah yang digelar Bagian Humas Setda Kota disalah satu hotel Pantai Panjang, Kamis (17/12/2015).

Ia menjelaskan, setiap jurnalis wajib memahami perundangan-undangan pers dan kode etik jurnalistik. Menurut dia, setiap jurnalis memiliki hak untuk mengakses informasi publik, namun tidak dengan kesewenang-wenangan.

“Ada aturan-aturan yang tak boleh dilanggar. Produk jurnalistik jangan mengandung provokasi. Tidak boleh kita itu menulis berita hanya yang negatif-negatis saja. Kalau pun kita kritis, kita jangan pernah lupa untuk mengangkat kesadaran masyarakat,”ujar General Manajer Harian Bengkulu Ekspress ini.

“Kita ambil berita jangan sampai melukai orang lain. Zaman sekarang memang tidak ada yang bisa ditutup-tutupi, tapi kita jangan datang ke narasumber seperti penyidik hukum, orang nggak akan mau. Ada caranya. Kita boleh membicarakan fakta buruk. Seperti terminal Air Sebakul yang terbengkalai. Berapa uang rakyat yang dihabiskan untuk membuatnya. Kita media bisa kontrol yang begini. Tapi jangan provokatif. Kalau kita provokatif kita bisa ditangkap polisi,” urai Mas Katno, sapaan akrabnya.

Sukatno menambahkan, saat ini Undang-undang telah menjamin kepada siapapun untuk mendirikan pers. Dahulu, pers bisa hanya dengan berbadan hukum Commanditaire Vennootschap (CV). Namun saat ini, semua media harus berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT).

“Makanya semua media mingguan harus konsisten dengan pemberitaan. Yang perlu diingat, tugas wartawan bukan hanya mengawasi pemerintah daerah. Apalagi sekarang sudah ada media sosial. Walaupun media sosial bukan produk jurnalistik, tapi orang berbicara di media sosial bisa lebih keras dan lebih cepat dari media komersil,” demikian Mas Katno.

Hadir juga sebagai narasumber diantaranya pengamat politik Universitas Bengkulu Azhar Marwan,  Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dan Kabag Humas Setda Kota Bengkulu Salahuddin Yahya. Sekira ratusan jurnalis baik dari media cetak maupun media elektronik hadir dalam kegiatan ini. Usai desiminasi, setiap peserta diajak untuk ikut serta merumuskan optimalisasi penyebarluasan informasi pembangunan dan kegiatan pemerintah melalui revitalisasi pola kemitraan Humas Setda Kota dengan media massa. [RN]