Heri IfzanBENGKULU, PB – Dalam waktu yang tidak begitu lama lagi, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bengkulu tentang Aset dan Retribusi akan menyerahkan rekomendasi-rekomendasi kepada Pemerintah Kota.

Baca juga : Waspada, Pemerintah Rencanakan Evaluasi Aset dan Pengusaha Hotel Pantai Panjang Enggan Bayar Retribusi

“Sudah kita simpulkan ada enam rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota terkait penataan aset dan retribusi. Dalam paripurna, keenam rekomendasi ini kita minta agar segera dilaksanakan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita meningkat dan semua aset-aset kita tertata dengan baik,” kata Ketua Pansus DPRD Kota Bengkulu tentang Aset dan Retribusi, Heri Ifzan, baru-baru ini.

Pertama, ujar Ifzan, penyelesaian polemik antara Pemerintah Kota dengan Mega Mall dan Pasar Tradisional Modern (PTM). Ia mengatakan, polemik ini tidak bisa diselesaikan lagi dengan jalan musyawarah.

“Pemerintah Kota harus membawa masalah ini ke ranah hukum. Baik secara perdata, maupun pidana. Karena polemik ini sudah berkepanjangan. Kalau rekomendasi ini sudah keluar, kita harapkan polemik ini segera berakhir,” ungkapnya.

Kedua, Ifzan melanjutkan, Pemerintah Kota harus membuat badan khusus untuk menangani seluruh persoalan aset-aset, baik yang tidak bergerak, maupun yang bergerak. Badan ini bisa berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau lembaga mandiri yang sejenis itu.

“Ada begitu banyak aset-aset kita yang terbengkalai. Kesimpulan kita hanya lembaga khusus yang mampu menangani ini. Dia harus investigasi semua aset, baik tanah, kendaraan, ataupun bangunan,” papar Ifzan.

Ketiga, Pansus Aset dan Retribusi juga merekomendasikan agar Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mengamankan seluruh aset-aset yang dimiliki. Biaya ini mencakup biaya perawatan, pemeliharaan dan pengamanan.

“Misalnya kalau aset itu berbentuk lahan, maka harus ada biaya untuk memasang plang di lahan itu. Agar tidak diserobot. Kemudian harus disertifikatkan juga. Bahkan kalau perlu dipagari. Kalau bangunan gedung-gedung harus ada alokasi untuk perawatan,” imbuh Ifzan.

Keempat, Pansus Aset dan Retribusi juga merekomendasikan agar Hak Guna Usaha (HGU) aset-aset yang ada di Pantai Panjang diperjelas secara lebih kongkrit. Salah satunya adalah mengenai polemik HGU Bengkulu Indah Mall. “Ini penting agar iklim usaha di daerah kita ini menjadi kondusif,” ucapnya.

Kelima, seluruh aset-aset yang diserobot oleh pihak-pihak non pemerintahan agar dapat diselesaikan secara litigatif.

“Temuan kita, ada banyak sekali lahan kita tidak terdata dan terawat dengan baik. Termasuk sebagian lahan sekolah, baik SD maupun SMP yang sudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu,” tukasnya.

Keenam, Pansus Aset dan Retribusi meminta agar Pemerintah Kota dapat merasionalisasikan seluruh pendapatan dari pengelolaan usaha yang ada di aset-aset milik Kota Bengkulu.

“Bandung, Solo dan Jakarta sudah melakukan ini. Sekarang rekomendasi ini hanya tinggal menunggu hasil telaah dari tim ahli kita. Nanti rekomendasi ini kita kawal terus. Salah satu indikasi yang bisa dilihat berjalan atau tidaknya rekomendasi ini adalah dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Bengkulu,” tutup Ifzan. [RN]