Muswil PAN Helmi Hasan IVBENGKULU, PB – Gema dan dukungan terhadap Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan kembali menahkodai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Bengkulu kian bergelora dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) yang dihelat partai berlambang matahari terbit ini di Hotel Grage Horizon, Selasa (19/4/2016).

Bukan hanya dari mayoritas kader se Provinsi Bengkulu, dukungan juga mengalir dari Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti. Tapi dukungan itu bukan dukungan karena Helmi merupakan adik kandung Ketua DPP PAN, Zulkifli Hasan, yang hadir dalam Muswil tersebut. Dukungan itu bukan juga dukungan transaksional.

Satu hal yang secara tegas mencerminkan sosok Helmi Hasan adalah politik kerakyatan yang menjadi nafas dalam setiap sikap dan tindakannya ketika mengemban amanah sebagai pejabat publik. Politik kerakyatan yang tercermin dalam APBD untuk Rakyat, baik ketika ia menerima amanah dari PAN sebagai anggota DPRD Kota, pimpinan DPRD Provinsi dan Wali Kota Bengkulu.

Ketika hampir seluruh pejabat menggunakan mobil dinas yang mewah, Helmi justru menolak kemewahan itu dan mengendarai mobil jenis Toyota Innova, jenis mobil yang sama dengan mobil Puskesmas Keliling Jemput Sakit Pulang Sehat (JSPS) InsyaAllah yang ia bagi-bagikan kepada seluruh Puskesmas se Kota Bengkulu dan dianggap sebagai inovasi terhebat oleh Pemerintah Pusat.

Ketika penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selalu disebut-sebut menjadi ladang emas bagi kepala daerah menumpuk pundi-pundi kekayaan, Helmi justru menolak penerimaan CPNS selama tiga tahun ia menjabat. Kebijakan Helmi itu mampu membuat Pemerintah Kota berhemat dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Bisa diperiksa dari postur keuangan APBD Kota Bengkulu yang setiap tahun jarak antara balanja untuk pembangunan dan untuk pegawai semakin menipis.

Siapa pula yang bisa membantah bahwa sejak Helmi memimpin, hampir mayoritas jalan raya yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota telah dalam keadaan rata dan mulus. Sebelum Helmi memimpin, anggaran infrastruktur dalam APBD Kota Bengkulu tahun 2012 hanya Rp 33 miliar. Tahun pertama ia memimpin pada 2013 naik menjadi Rp 77 miliar, tahun 2014 naik menjadi Rp 123 miliar, tahun 2015 naik menjadi Rp 141 miliar dan tahun ini angka itu menembus Rp 230 miliar.

Politik kerakyatan Helmi itu juga tercermin dalam program Dana Bergulir Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake). Setelah program ini bergulir, ada puluhan ribu rakyat yang sebelumnya menggantungkan pinjaman uang dari rentenir, mampu berwirausaha secara mandiri dengan dana supervisi hanya 0,5 persen per tahun. Dana Bergulir Samisake ini begitu berarti sebagai pendamping program penataan kawasan kumuh dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

Politik kerakyatan Helmi itu juga tercermin dari pendirian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bengkulu. Pada tahun 2013, alokasi anggaran untuk rumah sakit ini sebesar Rp 5,2 miliar. Tahun 2014 naik menjadi Rp 19,4 miliar, tahun 2015 naik menjadi Rp 32,9 miliar dan pada tahun ini naik menjadi Rp 38 miliar. Totalnya Rp 95,6 miliar. Sebuah angka yang cukup fantastis bila digunakan untuk hidup bermewah-mewah bagi para pejabat di Indonesia.

Politik kerakyatan itu pula yang membuat Pemerintah Kota mampu meraih banyak penghargaan. Misalnya pada tahun 2013 meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha, Piala Swasti Saba Padapa dan Piala Penghargaan Penyusunan SLHD. Tahun 2014 meraih Piala Adipura, Penghargaan Wahana Tata Nugraha dan Penghargaan Bhakti Koperasi dan UKM.

Tahun 2015 meraih Juara 2 Indonesia Government Public Relations Awards and Summit Bidang Kehumasan, Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha, Penghargaan Wahana Tata Nugraha, Penghargaan Manggala Karya Bhakti Husada, Penghargaan Swasti Saba Wiwerda, Penghargaan Biru Langitku Terbaik Kedua dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Penghargaan Pemerintah Daerah yang Terbanyak Menyerap Bapertarum dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“PAN lahir dari rahim reformasi. Reformasi yang menginginkan perubahan dalam kehidupan rakyat. Kehidupan rakyat yang senang dan bahagia sebagaimana tujuan kemerdekaan yang disampaikan oleh Presiden Sukarno dahulu. Artinya, seluruh kader PAN harus merakyat,” kata Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan tentang politik kerakyatan saat menyampaikan pidato dalam Muswil.

Zulkifli menekankan, setiap kader yang mendapatkan amanah dari rakyat tak boleh berleha-leha dan menjalankan banalitas keseharian hanya di kantor. Ia mengimbau kepada seluruh kader PAN untuk terus berada di tengah-tengah rakyat, mendengarkan keluh kesah rakyat, mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat dan menentukan kebijakan politik yang membuat rakyat senang dan bahagia.

“Jangan sampai ada yang bangun tidur baru jam 9. Kemudian ke kantor jam 10. Jam 12 sudah pulang ke rumah. Kita tidak mau ada kader di PAN yang seperti itu. Harusnya pagi sebelum ke kantor mampir ke rumah si A. Pulang dari kantor mampir ke rumah si B. Terus seperti itu. Dengarkan suara rakyat dan perjuangkan apa yang rakyat suarakan,” ujarnya.

Semangat kerakyatan seperti itu pula yang menginsipirasi Ridwan Mukti ketika menjadi Gubernur di Bengkulu. Sebagaimana Helmi yang menghemat anggaran pemerintah dengan cara berpuasa menerima CPNS baru, Ridwan Mukti mencobanya dengan melakukan rasionalisasi anggaran. Meski tak sedikit bawahannya yang kecewa dengan kebijakan ini, namun demi politik kerakyatan itu tadi, Ridwan Mukti tetap konsisten, maju terus.

“Memang puasa itu berat, pada awalnya. Sebagaimana kita berpuasa di bulan ramadan itu pada minggu pertama rasanya pasti berat sekali. Tapi kalau sudah masuk minggu kedua dan ketiga, baru nanti terasa enteng. Saat ini kita berpuasa hanya sementara. Demi kepentingan yang lebih besar. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak yang tersenyum dengan kebijakan penghematan yang kita lakukan saat ini,” demikian Ridwan.

Muswil ini sendiri bertemakan ‘Politik Tanpa Gaduh. Bangun Optimisme, Raih Prestasi’. Muswil ini akan memilih lima orang formatur yang akan membentuk kepengurusan DPW PAN Bengkulu lima tahun mendatang serta merumuskan sejumlah rekomendasi politik yang akan diserahkan kepada para pemangku kebijakan publik di Bengkulu. [Rudi Nurdiansyah]

Muswil PAN Helmi Hasan Muswil PAN Helmi Hasan VI Muswil PAN Helmi Hasan I Muswil PAN Helmi Hasan III Muswil PAN Helmi Hasan II Muswil PAN Helmi Hasan V