12968704_1079223628809824_1235321897_nBENGKULU SELATAN, PB – Setelah melakukan pemeriksaan (audit) terhadap Kepala Desa (Kades) Palak Bengkerung, akhirnya Inspektorat Daerah (Ipda) Bengkulu Selatan menyimpulkan bahwa Kades tidak terbukti melakukan penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti yang dilaporkan warganya.

Meski demikian, sang Kades belum bisa bernafas legah, karena berdasarkan investigasi Inspektorat, bahwa Kades terbukti melakukan Pungutan Liar (pungli) terhadap masyarakat yang mengambil surat pengantar kependudukan. Baca juga: Kembali Berulah, Kades Palak Bengkerung Dilaporkan Selewengkan Listrik Balai Desa.

Di samping itu, menurut Inspektur Ipda Bengkulu Selatan Ismawan, Kades Palak Bengkerung juga terbukti melakukan penyalahgunaan meteran listrik untuk kepentingan pribadi. Temuan lainnya, lanjut Ismawan, bahwa galian C milik Kades belum memiliki izin.

“Bisa dikategorikan melanggar sumpah jabatan, yakni tidak taat pada peraturan dan perundang-undangan. Yang dilanggar yakni Undang-Undang o 23 tahun 2014 tentang administrasi kependudukan dan catatan sipil. Dalam undang-undang kan sudah jelas, bahwa seluruh dokumen kependudukan dan surat-surat pengantar dari Kades itu semuanya gratis. Terkait denga galian C itu juga melanggar Undang-undang lingkungan hidup,” tegas Ismawan.

Sambungnya, di samping data yang dikumpulkan dari masyarakat, Kepala Desa juga sudah mengakui kesalahannya itu kepada Inspektorat.

“Untuk masalah meteran listrik, pungli, dan galian C sang Kades mengakui. Namun kalau masalah DD dan ADD dari pemeriksaan kita tidak ada masalah,” tambahnya.

Ke depannya, permasalahan tersebut akan dilaporkannya kepada Bupati. Untuk kebijakan selanjutnya, apakah ada sanksi atau tidak tergantung dengan kebijakan dari Bupati.

Sebelumnya, Kades Palak Bengkerung kecamatan Air Nipis dilaporkan oleh warganya atas tuduhan penyalahgunaan dana ADD dan DD, serta memindahkan meteran listrik balai desa untuk kepentingan pribadi, serta masalah galian C. (Apdian Utama)