Penandatanganan Agreement Pembangunan PLTU BengkuluBENGKULU, PB – Kendati memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Provinsi Bengkulu masih masuk sebagai daerah yang krisis listrik. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti.

Menurut pria yang akrab disapa RM ini, PLTA yang ada di Bengkulu masih belum sanggup untuk memenuhi kebutuhan listrik di Bengkulu. Terlebih lagi, PLTA ini memang tidak beroperasi maksimal. “PLTA yang ada di Kepahiang kalau kemarau tidak bisa operasi, kalau hujan hanya menghasilkan 50% dari kapasitas yang dibutuhkan,” jelas Ridwan.

Lebih lanjut, mantan Bupati Musirawas ini menerangkan, kebutuhan listrik Bengkulu saat ini mencapai 258 Mega Watt (MW) pada saat beban puncak. Namun sekarang, PT PLN (Persero) hanya mampu mensuplai sebanyak 236 MW.

Ditambah lagi dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, lanjutnya, beberapa daerah akhirnya sering byar pet. “Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, kesulitan listrik. Bahkan semua daerah yang ada di provinsi ini juga masih kesulitan listrik,” ungkapnya.

Karena itu, politisi Golkar ini menyambut baik adanya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang direncanakan dibangun di Desa Teluk Sepang, Kampung Melayu, Kota Bengkulu pada akhir tahun ini. Namun menurutnya, pembangkit tersebut masih kurang dan Bengkulu masih membutuhkan pembangkit-pembangkit lainnya.

“Ini masih kurang. Mungkin ini tahap 1, tahap selanjutnya masih dibutuhkan,” jelasnya.

Dengan banyaknya pembangkit nanti, masih dikatakan Ridwan, maka Bengkulu bisa membangun jaringan listrik Sumatera interkoneksi. Dengan demikian, apabila listrik yang dihasilkan oleh Bengkulu berlebih maka bisa dijual ke daerah lain yang ada di Sumatera bahkan Jawa.

Baca juga:

Selain itu, keuntungan lain atau multiflier efek dari pembangunan pembangkit ini adalah sebagai stimulan tumbuhnya perekonomian Bengkulu. “Keuntungan langsung dari perusahaan pembangkit mungkin belum, tapi ini akan jadi stimulan untuk perekonomian. Tentu kalau perusahaan itu untung, mereka juga akan bayar pajak,” kata dia. [IC]