ridwanBENGKULU, PB – Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti menyampaikan telah memerintahkan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu untuk mengkaji izin usaha pertambangan (IUP) yang masih bermasalah di Bengkulu. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melansir ada 65 perusahaan tambang di Bengkulu yang belum clean and clear (CnC).

Baca: Penyelesaian Konflik Agraria Jadi Wewenang Provinsi dan Nasib Pertambangan Ditangan Pemprov

“Saya belum mendapat laporan. Tapi saya menginstruksikan kepada Kepala Dinas ESDM supaya untuk menindaklanjuti dan kemudian merekomendasikan kepada gubernur apa yang harus dilakukan atas evaluasi tersebut, kata Ridwan Mukti.

Kalau evaluasi ESDM tersebut memutuskan izin perusahaan tersebut harus dicabut, lanjutnya, maka ia siap untuk melakukan rekomendasi tersebut. Namun, ia butuh alasan kenapa izin perusahaan tersebut harus dicabut.

“Kalau memang harus dicabut, nanti saya tinggal meng-ACC-kan saja. Tentunya harus ada alasan. Jangan sampai sudah dicabut nanti kita digugat oleh perusahaan itu, ini juga harus kita perhitungkan,” jelasnya.

Dengan demikian, Mantan Bupati Musirawas ini melanjutkan, semua aspek harus diperhitungkan dalam mengambil kebijakan terkait pertambangan ini. “Jadi, aspek hukumnya harus kita perhitungkan, aspek lingkungannya harus kita perhitungkan. Semua aspeklah. Aspek komersilnya juga harus kita perhitungkan,” ungkapnya.

Hingga saat ini, kata RM, ia masih menunggu laporan dari Dinas ESDM terkait hal ini. Namun, ia menyampaikan ESDM ini tidak bisa bekerja sendiri. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang holistik atau menyeluruh, Dinas ESDM harus bekerja dengan Karo Hukum, Badan Lingkungan Hidup (BLH).

“Dia (ESDM-red) harus bekerja juga dengan yang lain. Karena kenapa? Karena aspek clean and clear itu bukan hanya aspek pertambangan tapi disana juga aspek hukum dan lain-lainnya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, ada 65 izin usaha pertambangan (IUP) di Bengkulu bermasalah atau belum berstatus CnC. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat melansir izin-izin usaha pertambangan tersebut bermasalah dari sisi administrasi, wilayah dan finansial.

Pemerintah pusat sendiri sebenarnya telah memberikan waktu hingga 12 Mei 2016 kepada Pemerintah Daerah untuk menertibkan IUP yang bermasalah itu. Namun data terhimpun, beberapa perusahaan yang ada di Bengkulu tersebut tengah melakukan klarifikasi ke kementrian sehingga belum bisa ditindak. [IC]