Sekda MarjonBENGKULU, PB – Guna mengantisipasi terjadinya pembengkakan jumlah tenaga kontrak atau biasa disebut tenaga honorer, Pemerintah Kota Bengkulu bakal menerapkan sistem penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan satu pintu.

Dalam artian, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak lagi diperkenankan untuk mengangkat honorer. Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah (Sesda) Kota Bengkulu, Marjon, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/5/2016).

Baca juga : Dewan Sepakat Kekurangan Gaji Honorer di APBD Perubahan

“Bisa jadi penerbitan SK pengangkatan itu tidak lagi ada di SKPD-SKPD, tapi semua SK dari Wali Kota. Kalau SKPD masih diperkenankan melakukan penerimaan, kita khawatir bisa jadi kebablasan seperti kasus Satpol PP,” kata Marjon.

Ia menjelaskan, saat ini tim Inspektorat Kota Bengkulu masih menginvestigasi berbagai persoalan di Kantor Satpol PP yang beberapa waktu lalu melakukan protes terkait masih rendahnya gaji yang diterima oleh honorer mereka.

“Seharusnya anggaran gaji mereka cukup bila semua dibayar Rp 1,25 juta. Karena sejak awal kami sudah perintahkan agar honor itu dibayarkan kepada 215 orang. Kenapa muncul 316 orang? Siapa suruh? Kebutuhan kita kan hanya 215 orang,” sampainya.

Ia tak menampik bila mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, jumlah anggota Satpol PP yang ideal di Kota Bengkulu adalah sebanyak 316 orang.

“Tapi dalam ketentuan itu juga diatur bahwa hal itu bila mana kondisi keuangan memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka tidak masalah kurang dari itu. Makanya ke depan pengangkatan honorer itu akan ditetapkan berdasarkan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, serta pemetaan PNS. Tidak perlu banyak. Sedikit tapi efektif,” demikian Marjon. [RN]