Suimi-Fales-2BENGKULU, PB – Tampaknya upaya Pemerintah Kota untuk membayarkan kekurangan gaji tenaga kontrak atau biasa disebut honorer di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu tidak akan mengalami kendala yang berarti. Pasalnya, DPRD Kota Bengkulu telah beritikad untuk menyetujui pembayaran tersebut pada APBD Perubahan.

Baca juga : Kekurangan Gaji Satpol PP Diupayakan Dirapel

Dikatakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu, Suimi Fales, selama usulan pembayaran kekurangan gaji tersebut sesuai dengan aturan, kebijakan tersebut dapat disetujui. Menurut dia, bilamana honorer tersebut memang sudah bekerja baik, maka gaji merupakan hak yang harus dibayarkan.

“Kalau memang itu diusulkan dan usulan itu tidak bertentangan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, saya setuju honor itu harus dibayar. Masukan saja usulan kekurangan gaji tersebut. Nanti kita bahas. Jangan sampai honorer itu ada yang dibayar dan ada yang tidak dibayar,” kata Suimi kepada Pedoman Bengkulu, Selasa (3/5/2016).

Ia menjelaskan, usulan tersebut bisa diterima bilamana disertai dengan data-data honorer yang lengkap. Ia berharap, Pemerintah Kota dapat meninjau persoalan ini bukan hanya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satpol PP Kota Bengkulu, namun juga dapat ditinjau di seluruh SKPD se Kota Bengkulu.

“Berikan data lengkapnya kepada kami. Kalau perlu sertakan nama dan alamat lengkapnya. Karena kita tidak tahu jumlah pasti pegawai honorer yang tercatat di Pemerintah Kota. Karena itu kewenangan penuh ada pada Pemerintah Kota,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dikenal flamboyan ini.

Suimi mengungkapkan, semula dewan sempat menolak adanya kebijakan rasionalisasi yang diusulkan oleh Pemerintah Kota. Sebab, kata dia, honorer itu berhak bekerja untuk menafkahi keluarganya. Kebijakan rasionalisasi, ungkap Suimi, bertentangan dengan semangat menciptakan 50 ribu lapangan kerja baru.

“Tapi waktu itu Pemerintah Kota beranggapan banyak honorer ini yang bekerja kurang maksimal. Ada yang masuk hanya ambil gaji terus pulang. Kalau tidak produktif berarti memang memberatkan anggaran kita. Makanya kemudian kami setuju,” ucapnya.

Kemudian, Suimi melanjutkan, dewan juga menyepakati agar gaji honorer tersebut dinaikkan dari yang semula Rp 750 ribu menjadi Rp 1,25 juta. Karenanya, Suimi berharap tidak ada lagi honorer yang tercatat secara resmi sebagai pegawai Pemerintah Kota mendapatkan gaji kurang dari Rp 1,25 juta.

“Makanya kami minta nanti laporan rasionalisasi itu secara utuh. Berapapun jumlahnya, apakah hanya 20 orang atau 100 orang, semua harus terdata dan tercatat dengan rapi untuk menjadi bahan pertimbangan kami dalam kebijakan anggaran berikutnya,” demikian Suimi. [RN]