Ketua Umum LMNDJalan Menuju Kemandirian Nasional

Di tahun 2016 ini, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah diberlakukan di negara-negara Asia Tenggara, termasuk di dalamnya Indonesia. Integrasi ekonomi kawasan ini membawa dampak liberalisasi dibeberapa bidang, seperti perdagangan, jasa, modal, investasi, dan tenaga kerja.

Sejak awal, semenjak kerjasama ini disepakati, kita dapat memahami bahwa sejatinya MEA adalah instrumen liberalisasi ekonomi bagi kepentingan ekspansi kapitalisme global yang menginduk pada perjanjian-perjanjian World Trade Organitation (WTO). WTO menggunakan MEA sebagai alat untuk meliberalisasi pasar ASEAN.

Dengan MEA ini, ASEAN telah mengikuti prinsip-prinsip ekonomi neoliberal. Jalan ekonomi yang digunakan beorientasi keluar, menjunjung tinggi daya saing tak berkeadilan, patuh terhadap kejamnya mekanisme pasar, dan tunduk tanpa perlawanan menerapkan aturan lembaga-lembaga internasional yang jelas-jelas penganut kapitalisme-neoliberal. MEA adalah bentuk baru kolonialisme di kawasan ASEAN.

Indonesia telah menyepakati dan turut menerapkan MEA. Dengan kata lain, Indonesia juga telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi neoliberal kawasan ini. Hal ini menyebabkan negara kita harus mengorbankan kedaulatannya. Cengkeraman korporasi multinasional yang selama ini menguasai seluruh kekayaan kitadan menjadi persoalan mendasar bangsa akan semakin buas.

Karena geografi, kekayaan alam yang melimpah, dan jumlah penduduk yang sangat besar, Indonesia mempunyai peran yang sangat strategis di ASEAN. indonesia juga merupakan pasar terbesar di kawasan ini. Tetapi yang menjadi masalah besar sampai saat ini adalah kepatuhan dan ketundukan Indonesia kepada kepentingan kapitalisme global. Dengan menerapkan MEA, maka peran strategis tersebut telah dan akan senantiasa dinikmati oleh korporasi multi-nasional.

Bebas bermainnya mekanisme dan kekuatan pasar kapital-neoliberal akan semakin menghancurkan kekuatan ekonomi Indonesia. Ketergantungan terhadap modal asing dan utang luar negeri telah lama mengubur cita-cita kemandirian ekonomi.

Persoalan yang dialami oleh buruh juga tidak kalah pelik. Di dalam salah satu elemen pokok MEA adalah terkait gerak bebas pekerja terampil keluar masuk di negara-negara ASEAN. Hal ini dapat dipastikan mengakibatkan semakin teralienasinya buruh Indonesia di negaranaya sendiri. Liberalisasi ekonomi yang dibawa MEA memukul buruh dari berbagai sektor. Selain kompetisi yang tidak sehat yang dibawanya oleh MEA, buruh juga masih dihadapkan dengan politik upah murah yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menarik investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, melemahnya industri nasional akibat semakin massifnya liberalisasi ekonomi pasti berdampak terhadap kesejahteraan buruh. Karena tidak pernah ada upah layak tanpa industrialisasi nasional.

Liberalisasi ekonomi kawasan ini tentunya menyasar dan membutuhkan elemen juga instrumen lain. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Sumber daya manusia yang menjadi unsur pokok MEA. Dengan itu, maka pendidikan menjadi instrumen penting bagi terciptanya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan mampu berkompetisi dalam alam liberal tersebut. Di setiap negara anggota ASEAN akan mengarahkan kebijakan pendidikannya pada ideologi pasar. Dipastikan akan ada cetak biru (blueprint) sistem pendidikan terintegrasi (tunggal) ASEAN.

Tahun ini sudah dimulai pembahasan mengenai hal itu. 24 Februari 2016 lalu telah digelar pertemuan program European Union Support to Higher Education in ASEAN Region (SHARE) di Bangkok Thailand. Program tersebut adalah bentuk dukungan dari Uni Eropa terhadap perguruan tinggi di kawasan ASEAN dalam mewujudkan  sistem pendidikan tinggi terintegrasi. Tujuannya adalah untuk menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi untuk kebutuhan pasar ASEAN.

Sejatinya, sistem pendidikan di Indonesia saat ini pun sudah sangat liberal. UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi merupakan dasar pendidikan di Indonesia sudah sangat liberal dan berorientasi pasar. Ekonomi liberal berdampak pada liberalisasi pendidikan. Pendidikan hanya dijadikan sebagai komoditas. Pendidikan tidak lagi menjadi upaya untuk membangun kepribadian dan kemandirian bangsa. Pendidikan tidak lagi digunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan seharusnya dapat melahirkan sumber daya manusia yang dapat menjaga dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan ilmu pengetahuannya untuk kesejahteraan dan kemandirian bangsa. Penyelenggaraan pendidikan harus mengabdi pada kepentingan nasional. Pendidikan yang mampu melahirkan sumber daya manusia untuk pembangunan dan penguatan ekonomi nasional dengan pola industrialisasi nasional guna mencapai bangsa yang sejahtera, masyarakat yang adil dan makmur.

Karena hal paling mendesak saat ini yang harus dilakukan adalah menguatkan kembali perekonomian indonesia dengan penguatan industri nasional. Di tengah kepungan modal asing dan jeratan utang luar negeri, ekonomi Indonesia hanya dinikmati oleh segelintir orang pemodal, terutama modal asing.

Tentunya industrialisasi yang dimaksud adalah industrialisasi yang berpedoman pada konstitusi bangsa Indonesia, pasal 33 UUD 1945. Di dalam pasal 33 UUD 1945, terdapat aspek penting untuk menopang industrialisasi. Aspek-aspek tersebut seperti: semangat untuk melikuidasi corak kolonial dalam perekonomian bangsa dan corak feodal dalam persoalan agraria; kedaulatan nasional atas sumber daya alam dan cabang-cabang stategis; keterlibatan rakyat sebagai tenaga pokok perekonomian; dan demokrasi ekonomi dalam pengelolaan ekonomi nasional.

Sejalan dengan konsepsi pembangunan ekonomi yang telah digariskan oleh Bung Karno, bahwa kewajiban kita adalah menghancurkan sisa-sisa imperialisme, menggerakkan semua potensi nasional untuk pertumbuhan ekonomi, memperbesar produksi dengan memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah, dan membangun industri nasional yang bebas dari kolonialisme dan feodalisme sebagai landasan menuju masyarakat adil dan makmur. Dengan begitu jalan menuju kemandirian nasional akan segera terwujud.

Maka dari itu, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dalam kampanyenya berjanji akan mewujudkan cita-cita kemandirian nasional segera mungkin untuk:

  1. Mencabut diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
  2. Tolak UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang pro kepentingan pasar
  3. Mencabut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang sangat liberal dan pro-pasar serta Menolak Sistem Pendidikan Terintegrasi (Tunggal) ASEAN.
  4. Membangun Industri Nasional yang berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945.

Jakarta, 01 Mei 2016

Eksekutif Nasional-Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi
(EN-LMND)

Ketua Umum
Vivin Sri Wahyuni