siswa smp ujian nasional 1
Ilustrasi

BENGKULU SELATAN, PB – Berdasarkan hasil rapat pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) dan Kepala Sekolah bersama dengan Wakil Bupati Bengkulu Selatan menjelang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2016/2017, menyepakati pengurangan kuota siswa baru dengan melakukan pengurangan sebanyak satu ruangan belajar.

Hal tersebut bertujuan untuk melakukan pemerataan siswa di beberapa sekolah yang kekurangan murid. Namun sangat disayangkan hasil keputusan rapat dan instruksi Wakil Bupati tersebut terkesan diabaikan oleh pihak Dikpora Bengkulu Selatan.

Tanpa sepengetahuan Wakil Bupati, pihak Dikpora melakukan penambahan kuota siswa baru. Akibatnya, beberapa sekolah mengalami kekurangan siswa seperti SMKN 5 dan SMA Negeri 10 Bengkulu Selatan yang hanya kebagian tiga orang siswa baru. Sedangkan di sisi lain, banyak sekolah yang jumlah siswanya sangat melimpah.

Tentunya kebijakan yang diambil oleh sekolah bersama dengan Kepala sekolah itu menuai berbagai kecurigaan. Muncul dugaan bahwa terjadi ‘permainan’ dalam penerimaan siswa baru.

Tidak dilaksanakannya instruksi Wakil Bupati atas kebijakan pengurangan kuota dan ruangan belajar tersebut dibenarkan oleh Plt Kepala Dinas Dikpora BS Azen Hous. Versi Azen, penambahan kuota dan ruangan belajar tersebut sudah melalui rapat antara kepala sekolah dan Dikpora.

“Memang rapat bersama wabup menginstruksikan pengurangan kuota dan jumlah ruangan belajar untuk beberapa sekolah. Namun selang beberapa hari, kami juga menggelar rapat bersama Kepala Sekolah. Di situ kami sepakat untuk menambah kembali kuota siswa baru dan menambah satu ruang belajar lagi,” aku Azen Hous.

Lanjut Azen Hous, kebijakan tersebut diambil lantaran banyak desakan dari masyarakat. Di samping itu juga fasilitas dan ruang belajar juga masih mencukupi.

“Banyaknya tekanan dari masyarakat dan orang tua murid ditambah kesepakatan rapat dengan kepala sekolah. Maka kuota dan ruang belajar seluruh sekolah ditambah. Ini bukannya mengabaikan instruksi pak Wabup. Kalu istilah jual beli bangku atau sogok-menyogok itu tidak ada. Untuk bisa bersekolah di manapun itu adalah hak azasi orang, masa kita melarang hak azasi orang. Ditambah lagi fasilitas memang ada, kuota memadai dan ruang belajar tersedia,” tegas Azen Hous.

Menanggapi pernyatan Plt Kadis Dikpora tersebut, Wakil Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi mengatakan bahwa atas pengakuan dari Plt Kadis Dikpora menunjukkan bahwa ada indikasi yang kurang sehat dalam proses penerimaan siswa baru di tingkat SMP dan SMA di Bengkulu Selatan.

“Kalau masalah hak azasi sebenarnya bukan itu. Hak azasi itu adalah hak menyatakan pendapat, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tapi pendidikan yang layak di sini bukan berarti pemerintah tidak mempertimbangkan sisi-sisi yang lain. Guru dan sekolah yang lain juga mempunyai hak azasi untuk mendapatkan murid. Dengan aturan pemerintah yang kurang bijak, guru-guru yang sekolahnya kekurangan murid, guru-guru di sana tidak mendapatkan jam mengajar. Itu juga hak azasi,” terang Gusnan.

Gusnan mengimbau kepada masyarakat jika ada yang merasa dirugikan pada proses penerimaan siswa baru di Bengkulu Selatan agar dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib atau langsung melapor kepada dirinya termasuk Bupati Bengkulu Selatan. (Apdian Utama)