14429642_1706380969683815_72680245_nBENGKULU, PB – Kepala Daerah dan DPRD se- Provinsi Bengkulu meneken dan menandatangani nota kesepakatan untuk tidak korupsi. kesepakatan ini dalam rangka komitmen KPK RI dan Pemprov Bengkulu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

Pendatanganan tersebut dilakukan dalam kegiatan “Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Provinsi Bengkulu” di Gedung Serba Guna, Kantor Gubernur, Kota Bengkulu, Rabu (21/09/2016).

“Ini diselenggarakan guna memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Disamping itu juga, untuk komitmen anti korupsi daerah melalui sejumlah kegiatan , antara lain mendirikan unit pengendali gratifikasi, tunas  integritas, komite integritas dan peningkatan kepatuhan Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN),” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti sebagai inisiator Korsup pencegahan korupsi mengatakan koordinasi ini adalah bentuk keinginan untuk mewujudkan Bengkulu bebas korupsi yang tertuang dalam fakta integritas.

“Koordinasi ini adalah kelanjutan dari fakta integritas menuju pemerintahan yang bersih dan baik,” katanya.

Seluruh Kepala daerah dan DPRD se-Provinsi Bengkulu tampak hadir dan menandatangani nota kesepakatan tersebut. Setidaknya ada 10 isi nota kesepatakan yang diteken untuk mewujudkan Bengkulu bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), diantaranya adalah :

1. Melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik, bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e- Planning.
2. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik termasuk pendirian unit layanan pengadaan (ULP) mandiri dan penggunaan e-procurment.
3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu dan proses penerbitan perizinan pengelolaan SDA yang terbuka.
4.Melaksanakan tata kelola dana desa termasuk pemanfaatan yang efektif dan akuntable.
5.Melakukan penguatan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) sebagai bagian dari implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
6. Memperkuat sistem integritas pemerintah melaalui pembentukan komite integritas, pengendalian gratifikasi, LHKPN.
7. Membangun sinergitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan
8. Melaksanakan perbaikan SDM dan penerapan tunjangan perbaikan penghasilan
9. Melaksanakan perbaikan managemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah dengan didukung sistem, prosedur dan aplikasi yang transparan dan akuntable
10. Melaksankan rencana aksi dalam program peberantasan korupsi terintegritas secara konsisten dan berkelanjutan. [MS]