paripurna-pengesahan-apbdp-2016-6BENGKULU TENGAH, PB – Sebanyak 7 fraksi di DPRD Benteng akhirnya menyetujui pengesahan RAPERDA APBD Perubahan Kabupaten itu 2016. Meski mendapat banyak catatan, ke 7 fraksi yaitu Golkar, Nasdem, Hanura, Gerindra, PKB, PDI Perjuangan dan Pembangunan Sejahtera mengesahkan APBD Perubahan bernilai Rp 700 Miliar itu, Rabu (9/9) di gedung DPRD di desa Renah Semanek.

Fraksi Nasdem memberi pertujuan dengan catatan meminta adanya sikap proaktif para camat utnuk memantau penerimaan anggota BPD di desa. Mengingat pembiayaan agaji anggota BPD didasar pada ABPD bukan APB-Des.

“Pengunannya harus efisien karena pembiayaan gaji perangkat BPD bukan dari APBDes melainkan APBD yang pertanggungjawabannya kepada seluruh masyarakat di daerah,” kata jubir Nasdem.

Sementara fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Marlesi mengingatkan eksekutif agar mempercepat terbentuknya BUMDes, pembuatan pasar tradisional di Benteng. Dengan program itu ekonomi masyarakat dapar berkembang dan pdat memperbaiki kehidupannya. Fraksi PDI P juga meminta eksekutif agar segera memfungsikan RSUD Benteng demi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Segera kepada eksekutif unuk merealisasikan pembuatan pasar dan RSUD karena adanya pasar membantu rangsangan ekonomi masyarakat sementara RSUD untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang maksimal,” kata Marlesi.

Fraksi PKB dan Pembangunan Sejahtera memberi kritik cukup mendasar kepada eksekutif yakni meminta manajemen keuangan yang baik dan berkualitas. Manajemen yang baik dan berkualitas ditandai tidak hanya taat pada aturan tetapi juga taat asas dan filosofi. Jangan hanya laporan keuangan baik namun peruntukannya tidak menyentuh masyarakat.

“Untuk apa rancangannya begitu agung tetapi realisasinya tidak memiliki manfaat banyak kepada masyarakat,” kata Jubir Fraksi PKB, Marlon Purba.

Dinas PU dan SKPD lain diminta untuk sungguh melaksanakan proyek yang sudah dianggarkan karena banyak ditemukan pada anggaran sebelumnya proyek PU berjalan di tempat. Terhadap penggunaan anggaran juga Fraksi Pembangunan Sejahtera meminta kehati-hatian serta ketelitian eksekutif untuk menggunakan danah hibah pilkada yang jumlahnya hingga Rp 20 miliar itu mengingat dalam banyak perkara di Pilkada sering berujung ranah hukum.

“Kami minta kepada Dinas PU dan SKPD terkait agar sungguh-sungguh mengerjakan proyek karena kami lihat banyak yang jalan ditempat. Kami juga ingatkan penggunaan dana hibah pilkada untuk hati-hati dan teliti di didalam realisasinya,” tukas M Nasih Jahiyah, jubir Fraksi itu. (Dedy Irawan/BIS)

paripurna-pengesahan-apbdp-2016-5 paripurna-pengesahan-apbdp-2016-4paripurna-pengesahan-apbdp-2016 paripurna-pengesahan-apbdp-2016-1 paripurna-pengesahan-apbdp-2016-2 paripurna-pengesahan-apbdp-2016-6