jonaidi-2BENGKULU, PB – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi mengatakan anggaran untuk program andalan gubernur Bengkulu yakni, pembiayaan infrastruktur sebesar Rp 300 miliar yang diusulkan dalam APBD-P 2016 akan batal dianggarkan.

Sampai saat ini, kata Jonaidi, kondisi anggaran APBD Provinsi Bengkulu masih minim. apalagi pasca penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat.

“Program infrastruktur 300 miliar itu memang ada, tapi uangnya darimana ? dana baru kita tidak ada, kiriman anggaran dari pusat juga tidak ada. Sekarang justru dana daerah yang diambil oleh pusat sebesar 193 miliar ditambah dengan Gubernur minta 300 miliar, uang darimana yang akan kita kasih ? otomatis gagal kalau tidak ada anggaran,” katanya Jonaidi diruang kerjanya, Senin (19/09/2016).

Lanjut ketua Fraksi Gerindra itu, proses dan tahapan penganggaran tetap akan mengacu pada aturan dan tidak akan memasukkan anggaran pada post kegiatan yang bersiko tinggi. Dari sisi waktu, Jonaidi juga pisimis pengerjaan proyek infrastruktur akan selesai, mengingat waktu efektif hanya sekitar dua bulan lagi.

“Sekarang sudah masuk bulan September sebentar lagi Oktober dan November sepertinya tidak mungkin selesai. Dalam penganggaran kita tetap berpatokan pada Permendagri nomor 13 Tahun 2006 disana sangat jelas menunjukkan dalam pasalnya untuk menghindari perubahan anggaran kegiatan yang beresiko tinggi.

Meski demikian, kata Dia, pembahasan APBD-P 2016 tetap akan dibahas dan disahkan oleh DPRD Provinsi. Sampai hari ini pihak eksekutif dan legislatif sudah sepakat terkait dengan kebijakan umum anggaran, namum, untuk Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) belum terjadi kesepakatan.

“Pembahasan APBD-P 2016 akan tetap dituntaskan, tapi outputnya harus sesuai dengan peraturan UU, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan akan ditegakkan sesuai dengan aturan. Sampai hari ini kita sudah menyepakati kebijakan umum anggaran tapi untuk PPAS nya belum karena kita. sedang mencari sumber anggaran,” jelasnya.

Kendati akan dibatalkan, sambung Jonaidi, dewan sebenarnya sangat mendukung program infastruktur Gubernur tersebut, namun menurutnya selain benar, program yang dibuat juga harus masuk akal karena uang itu adalah uang rakyat yang harus dibelanjakan secara cermat.

“Kita mendukung program gubernur, tapi, program gubernur jangan hanya benar namun juga harus masuk akal. Kita harus hati-hati karena kalau tidak bisa dilaksanakan ini akan beresiko karena uang yang ingin kita gunakan ini adalah uang rakyat, kalau nanti salah kelola maka DPRD juga ikut salah makanyakami tidak mau. Kita prioritaskan kepentingan rakyat,” tandasnya. [MS]