nining-tri-satriaNining Tri Satria, S.Si*

PUBLIK kembali geger. Belum lama ini, Kepolisian RI membongkar jaringan prostitusi kaum gay yang melibatkan anak-anak sebagai korbannya di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kasus penjaja seks anak ini semakin menambah daftar panjang kasus kekerasan seksual anak yang terjadi di Indonesia. Sekalipun Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pemberatan pidana dan hukuman tambahan bagi predator seks anak, namun, Perppu itu sepertinya belum memberikan efek jera pelaku. Kasus ini terungkap oleh  Tim Sub Direktorat Cyber Crime Direktorat Tindak Pidanan Ekonomi Khusus (Dit Tippid Eksus) Badan Reserse Kriminal Polri. Tim Bareskrim Polri Menangkap pelaku AR (41) di sebuah hotel di Jalan Raya Puncak km 75, Cipayung Kabupaten Bogor Jawa Barat, Selasa, 30 Agustus 2016 lalu.

Saat ditangkap oleh Kepolisian, AR yang diduga sebagai mucikari, datang dengan enam anak laki-laki di bawah umur dan satu lelaki berusia 18 tahun. Empat anak diketahui masih sekolah, dua anak lainnya sudah putus sekolah. Polisi menemukan seragam sekolah di dalam tas milik salah seorang anak laki-laki itu. Polisi mengamankan 4 unit ponsel genggam pelaku dengan simcard, buku tabungan, 1 unit ponsel genggam korban. Sehari berselang, pada Rabu malam, 31 Agustus 2016, Tim Bareskrim Polri kembali menangkap dua pelaku lainnya di kawasan Ciawi, Bogor, masing-masing berinisial U (mucikari) dan E (pelanggan). Polisi menduga dua pelaku yang ditangkap di Ciawi masih terkait dengan penangkapan AR di Puncak, Bogor. Dari hasil pemeriksaan AR terungkap bahwa korban atau anak asuh dari pelaku praktik prostitusi untuk pasangan sesama jenis ini telah teridentifikasi sebanyak 99 anak. Mereka rata-rata berusia 13 hingga 15 tahun ke bawah. Korban kebanyakan berasal berasal desa-desa yang tidak jauh dari wilayah Puncak.

Sebagai mucikari, pelaku menjajakan anak asuhnya yang masih di bawah umur melalui media sosial Facebook. Pelaku AR memasang tarif Rp. 1,2 juta kepada pelanggan untuk sekali berhubungan dengan anak asuhnya. Dari uang transaksi yang diterima, pelaku hanya memberi uang kepada korban sebesar Rp. 100 ribu – Rp. 150 ribu. Diketahui sebelumnya bahwa AR merupakan Residivis. Sebelumnya, AR pernah dihukum atas kasus memperjualbelikan perempuan dan sekarang laki-laki yang merupakan penyimpangan luar biasa.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Yohana Yembise menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima, para korban justru berasal dari keluarga yang ekonominya bagus. Hanya saja, mereka mudah diperdaya melalui media sosial. Komisi VII DPR mengkritisi sikap pemerintah yang dinilai tidak antisipatif terhadap kasus prostitusi anak, bahkan pemerintah terkesan seperti “pemadam kebakaran” yang reaktif ketika ada kasus serupa terjadi. Kritik inipun disampaikan sejumlah anggota Komisi VII DPR dalam rapat kerja bersama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP dan PA) Yohana Yembise di Gedung DPR, Jakarta.

Bila prostitusi online bisa menebar kerusakannya kepada siapa saja tanpa batas waktu dan tempat, prostitusi gay tak kalah dahsyat akibatnya. Kerusakannya akan sangat besar mempengaruhi gambaran model perilaku dan orientasi hidup generasi. Terbukti benarlah apa yang ditegaskan Islam bahwa prostitusi adalah perilaku keji dan seburuk-buruknya jalan. Masyarakat Indonesia sedang mengalami darurat gaya hidup liberal dan permissif, yaitu bebas dan lepas dar tuntunan agama serta menganggap boleh perilaku dan bisnis apapun tanpa peduli halal dan haram. Lainnya, prostitusi adalah perilaku telarang menurut pandangan agama dan norma manapun.

Dalam pandangan Islam, prostitusi adalah aktifitas zina yang haram dan termasuk dosa besar. Dan setiap yang bertentangan dengan agama hanya akan melahirkan bahaya dan kerusakan. Ada lima jalur yang semestinya ditempuh untuk mengatasi maraknya prostitusi, dan jalur ini dilaksanakan oleh negara secara simultan, bukan hanya salah satu dan sepotong-sepotong maka semua faktor yang mendorong terjadinya prostitusi bisa dieliminasi bahkan dihilangkan. Kita tentu menyadari bahwa tindak asusila bisa saja terjadi, namun kemaksiatan itu tidak terjadi secara marak karena pintu-pintunya telah ditutup rapat. Pertama, penyediaan lapangan kerja. Faktor kemiskinan yang seringkali menjadi alasan untuk terjun ke lembah prostitusi. Kedua, pendidikan/edukasi yang sejalan. Pendidikan bermutu dan bebas biaya harus disediakan oleh negara. Kurikulumnya harus mampu memberikan bekal ketakwaan selain kepandaian dan keahlian pada setiap orang agar mampu bekerja dan berkarya dengan cara yang baik da halal. Ketiga, jalur sosial. Pembinaan masyarakat untuk membentuk keluarga yang harmonis merupakan penyelesaian jalur sosial yang juga harus menjadi perhatian pemerintah. Bila keluarga harmonis maka tidak banyak laki-laki yang membutuhkan untuk mencari kesenangan ke tempat pelacuran. Keempat, penegakan hukum/sanksi tegas kepada semua pelaku prostitusi. Tidak hanya mucikari. Kelima, Jalur politik. Penyelesaian prostitusi membutuhkan diterapkannya kebijakan yang didasari syariat Islam. Harus dibuat undang-undang yang tegas mengatur keharaman bisnis apapun yang terkait pelacuran. Tidak boleh dibiarkan bisnis berjalan berdasar hukum permintaan dan penawaran belaka tanpa pijakan benar dan salah sesuai syariat. Negara tidak hanya harus menutup semua lokalisasi, menghapus situs prostitusi online tapi juga melarang semua produksi yang memicu seks bebas seperti pornografi lewat berbagai media.

Karenanya usaha mengatasi masalah hanya dengan melaksanakan sebagian perbaikan tanpa menyadari sumber kerusakannya, bisa dikatakan sebagai tindakan gagal memahami akar masalah. Kegagalan ini sama artinya dengan membiarkan berkembangnya masalah menjadi semakin kompleks. Sadarilah bahwa seluruh masyarakat sesungguhnya membutuhkan negara yang menerapkan syariat Islam ini dalam bentuk Khilafah Islamiyah. Terjadinya kerusakan diberbagai belahan dunia saat ini tidak terlepas dari diterapkannya  paham sekularisme atau pemisahan agama dari kehidupan serta dikarenakan umat Islam tidak memiliki benteng. Sampai-sampai akidah dan hartanya pun tidak ada yang melindunginya. Benteng kita itu adalah khalifah. Sebagaimana kata Nabi “Sesungguhnya imam (khalifah) itu adalah benteng (HR. Bukhari).

WalLâhu a’lam bi ash-shawâb

*Ko. Media Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia Dewan Pimpinan Daerah I Provinsi Bengkulu