rio-paripurna-pembentukan-badan-kehormatan-dan-raperda-1BENGKULU, PB – Setelah sebelumnya fraksi PDI-P siap untuk memperjuangkan tunjangan daerah untuk 7000 PNS Pemprov, kini giliran fraksi partai Nasdem yang menyatakan kesiapan untuk mengawal pengadaan anggaran tunjangan daerah sebesar 30 miliar dalam APBD-P 2016.

“Karena tunjangan daerah ini adalah kepentingan masyarakat banyak, terutama PNS, berkenaan dengan tunjangan daerah kami tetap akan memperjuangkan tunjangan daerah tersebut. karena inikan sudah berjalan, kalaupun akan dibicarakan kembali nanti akan kita bicarakan kembali pada anggaran 2017, tapi untuk 2016 tunjangan daerah itu kami harap dibayar, sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata anggota DPRD Provinsi Bengkulu fraksi Nasdem, Tantawi Dali, Senin (19/09/2016).

Lanjut Dia, anggaran yang diperuntukkan untuk tunjangan daerah tahu 2016 sebenarnya tidak ada masalah karna punya payung hukum yang tertera dalam Peraturan Daerah. Kalaupun memang nanti ingin diganti maka harus diusulkan pada anggaran tahun 2017 mendatang.

“Di APBD 2016 saya rasa tidak ada masalah. Kalaupun akan diganti tentu kita akan terbitkan aturan baru, mungkin Perda baru silahkan saja soal nama, formatnya mau diganti silahkan saja tidak ada masalah, tapi harus ada tata aturan dan payung hukumnya, kalau tunjangan daerah jelas aturan hukumnya.Saya rasa tidak ada alasan untuk tidak dibayarkan,”ucapnya.

Namun sampai saat ini, kata Tantawi, pihaknya belum mendapatkan alasan yang jelas atas keinginan gubernur Bengkulu untuk memangkas anggaran tunjangan daerah tersebut. “Kita sampai hari ini tidak tau alasan yang konkrit kenapa tunjangan daerah itu tidak dibayarkan ? untuk itu, tunjangan daerah ini akan kita perjuangkan,” tuturnya.

Sebelumnya pihak Pemprov menjelaskan bahwa Keterbatasan anggaran Pemerintah Provinsi Bengkulu menjadi alasan pembatalan pembayaran uang Tunjangan Kerja Daerah (TKD). Meski sudah termuat dalam Perda dan disetujui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Pemprov tetap tak sanggup membayarkan tunjangan tersebut.

“Sekarang uang kita tidak ada, kalau tidak ada uang gimana mau bayar ? ini jangankan mau bayar Tunjangan Daerah (TD) beli kertas aja tidak cukup. Apalagi aturan masih tumpang tindih dan belum jelas,” kata Kepala Biro Keuangan Provinsi Bengkulu, Ediarsyah. [MS]