14424088_120300000241602786_1828235187_oBENGKULU, PB – Dalam beberapa bulan ini Kejaksaan Tinggi Bengkulu cukup aktif dalam menangani kasus tipikor yang terjadi di Bengkulu. Terbukti terhitung awal tahun hingga saat ini pihak Adhyakasa itu dengan marathon telah menahan sejumlah para pejabat  karena terlilit kasus dugaan korupsi.

Namun, ada beberapa kasus yang saat ini masih terkesan mandek, seperti kasus dugaan penyelewengan dana perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015 yang mandek di Kejaksaat Tinggi (Kejati) Bengkulu. Terkait hal ini, Riki Susanto selaku Divisi Kajian Kebijakan Strategis LSM Konsorsium  yang menyorot kasus tersebut, mendesak agar pihak Adhyaksa itu segera mengusut tuntas anggaran  sekitar 15 miliar rupiah.

“Kita meminta agar pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu dapat mengusut tuntas kasus ini, ini kan fiktif berarti ada dugaan penyelewengannya. Dana perjalanan dinas fiktif itu, contohnya oknum tersebut memanipulasi tiket-tiket perjalanan dengan membuat tiket palsu, mengurangi kouta anggota dewan tersebut dalam daftar, lalu jangka waktu perjalanan dinasnya juga dikorupsi, alias tidak dilaporkan sesuai dengan yang dilakukan. Misalkan mereka cuma pergi dua hari tapi dilaporkan lima hari. Ini modus lama yang primitf, dan ini sudah ada sejak zaman Orba,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Riki, modus lainnya misal maskapai penerbangan yang dipakai pun juga yang lebih murah dibandingkan tiket dan boarding pass yang dilaporkan, sehingga bisa dikatakan anggaran tersebut dipangkas seminimal mungkin demi menguntungkan pihak dewan.

Data terhimpun, item kegiatan disekretariat DPRD Provinsi yang tertuang dalam APBD 2015 yakni, kegiatan Reses Rp. 9,126 miliar, kunjungan kerja pimpinan dewan dan anggota DPRD Rp. 4,020 miliar, koordinasi dan konsultasi pimpinan dewan dan anggota DPRD Rp. 16,329 miliar, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Rp 2,593 miliar, pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Rp 2,537 miliar dan Pengadaan peralatan gedung kantor sebesar Rp 2,843 miliar.

Namun menurut Kepala Kejati Bengkulu Ali Mukartono, melalui Aspidsus Tindakan Pidana khusus Ahmad Darmansyah pihaknya saat ini masih mengumpulkan data atas laporan yang sudah terhitung kurang lebih enam bulan itu. Selain itu, dirinya pun mengisyaratkan jika laporan tersebut belum dihentikan.

“Pengembang terakhir tim baru mencari data hingga memeriksa para saksi laporan itu. Namun kasus ini masih tetap berlanjut,” imbuhnya, Rabu (21/09). [RU]