Ketua DPD RI Irman Gusman keluar dari gedung KPK Jakarta menuju ke mobil tahanan KPK usai diperiksa, Sabtu (17/9/2016). Irman Gusman jadi tersangka terkait dugaan suap kebijakan kuota gula impor.
IST/Ketua DPD RI Irman Gusman keluar dari gedung KPK Jakarta menuju ke mobil tahanan KPK usai diperiksa, Sabtu (17/9/2016). Irman Gusman jadi tersangka terkait dugaan suap kebijakan kuota gula impor.

JAKARTA, PB – Penangkapan dan penetapan tersangka Irman Gusman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat tanggapan berbeda dari Wakil Ketua DPD periode 2009-2014 La Ode Ida.

La Ode mendesak agar KPK menjelaskan keterlibatan Irman Gusman dalam pemberian kuota impor gula, sehingga dijadikan dasar oleh KPK untuk memantaunya hingga sampai pada OTT (operasi tangkap tangan). “Rekonstruksi dasar OTT itu sepertinya musti jelas dijelaskan oleh KPK,” kata La Ode.

Menurutnya terlalu berlebihan bagi KPK untuk memasukkan Irman Gusman ke penjara. Nilai alat bukti itu menurutnya lebih kecil ketimbang biaya operasi OTT hingga persidangannya.

“KPK perlu memberikan penjelasan mengenai kasus tersebut agar publik tidak bertanya-tanya mengenai unsur korupsi yang dilakukan Irman. Apalagi, jumlah korupsi hanya sebesar Rp 100 juta?,” ungkapnya.

Lanjutnya, Irman Gusman sebagai Ketua DPD bukanlah pejabat yang berwenang untuk menetapkan kuota impor gula. Karena itu, pasti ada saja pihak perusahaan atau orang lain yang minta tolong untuk lobi pejabat penentu kuota impor agar memberi porsi pada perusahaan tertentu.

“Jika perusahaan yang diberi kuota itu dianggap tak layak, maka barangkaliakan lebih tepat dilaporkan ke KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha),” tambahnya.

Semestinya pada kasus seperti ini cukup dijadikan peringatan untuk upaya pencegahan, sambungnya, atau KPK harusnya juga mengusut pejabat yang berwenang memberi kuota impor gula itu, jika memang pemberian kuota itu dinilai menyalahi aturan.

“Barangkali KPK hanya akan gunakan bukti uang Rp 100 juta itu sebagai pintu masuk membuka korupsi Irman Gusman lainnya,” katanya sambil menjelaskan latar belakang Irman sebagai pebisnis asal Sumatera Barat itu, seperti dilansir Tribunnews.

Diberitakan sebelumnya, Sabtu (17/9/2016), KPK menangkap Irman di rumah dinasnya, Widya Chandra, Jakarta Selatan, kemarin. KPK menyita barang bukti, antara lain berupa uang senilai Rp100 juta. Uang tersebut diduga timbal balik atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Irman Gusman kepada Bulog terkait jatah impor gula untuk Provinsi Sumatera Barat pada 2016.

Dalam kasus tersebut, Irman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 21 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (Yn)