14375413_120300000231813490_407689406_oBENGKULU, PB – Kejaksaan Tinggi Bengkulu (Kejati) akhirnya menahan mantan Bupati Seluma Murman Effendi. Selama kurang lebih empat jam dirinya berada diruangan penyidikan. Terhitung cukup waktu lama status DPO melekat terhadap Murman Effendi tersebut.

Dirinya diketahui terjerat dalam kasus dugaan korupsi proyek multiyears jalan Hotmix dan Jembatan di Kota Tais tahun 2011 yang dikerjakan secara tahun jamak dengan total anggaran Rp 380 miliar bersumber dari APBD Seluma. Namun pasca ditahannya, Bupati Seluma, Murman Effendi oleh KPK, DPRD Seluma sepakat tidak menyetujui lagi usulan anggaran untuk melanjutkan proyek tersebut. Sementara uang APBD yang sudah cair di tahun pertama proyek ini mencapai Rp 60 miliar.

Pasalnya anggota DPRD Seluma, takut kalau proyek  tersebut dilanjutkan akan ikut terseret sebagai pelaku korupsi. Sedangkan Kejati Bengkulu pasca tak dilanjutkannya proyek multiyears mulai melakukan penyelidikan. Setelah hasil audit didapati dimana merugikan negara Rp 3 miliar, pengusutan naik ke tingkat penyidikan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Ali Murkatono, SH, MM  melalui Aspidsus, Ahmad Darmansyah, SH, MH menegaskan diduga telah melakukan tindakan pidana korupsi proyek infrastruktur dengan memakai anggaran uang APBD Kabupaten Seluma tahun 2011. Tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 jo pasal 18 uu no 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi dan melanggar pasal penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.

“Pada hari ini tersangka sudah dilakukan penahanan selama  20 hari, terhitung tanggal hari ini sampai dengan tangal 8 oktober 2016, penahanan ini dikarenakan dikhawatirkan melarikan diri, merusak, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindakan pidana. Proses pemeriksaan beliau sudah berjalan lancar,” tegasnya.

Sebelumnya Murman diperiksa oleh tim medis. Dengan memakai mobil hitam merk Avanza, Murman langsung dibawa oleh pihak jaksa penyidik langsung membawa Murman ke Lapas Bentiring.

Kuasa Hukum Bantah DPO

Sementara itu Firmauli Silalahi, SH sebagai kuasa hukumnya menyesalkan status DPO yang diberikan oleh pihak Adhyakasa tersebut selama ini.

“Selama ini tidak kemana mana, kita memenuhi pemanggilan. Ada surat pemanggilan beberapa kali. Kalau DPO itu dicari dengan pelarian ini panggilan biasa. Kita sudah kooperatif, selama ini klien kita di Jakarta,” katanya.

Dirinya meminta agar pihak Kejati memberikan keterangan secara luas terkait status DPO terhadap kliennya tersebut. Dalam persidangan nantinya, pihaknya juga mempertimbangkan perihal kerugian negara dari hasil tim ahli Auditor Unib dan BPKP Bengkulu sebesar Rp 3, 68 miliar lebih. Sementara proyek multiyears tersebut sudah dikerjakan senilai Rp 1,59 milyar lebih, dimana perihal ini sudah dilaporkan ke Polda Bengkulu.

“Tidak ada, DPO. Untuk upaya hukum akan kita ikuti persidangan agar cepat selesai. Sementara itu kita pertimbangkan terkait kerugian negara tersebut karena dinilai sangat cacat hukum, syarat DPO itu dimana itu harus diumumkan secara luas” tambahnya.

Terpisah, kembali  Ahmad Darmansyah, SH MH mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan status tersebut. Dinilai cacat hukum, dirinya menegaskan akan membuktikan hal tersebut dalam persidangan.

“Sekarang tidak usah permasalahkan DPO atau tidak, yang jelasnya beliau sudah memenuhi pemanggilan kita hari ini. Kemudain surat kuasa hukum adalah Firmauli Silalahi, SH. Dalam persidangan nantinya ada tujuh orang sebagai Jaksa Penuntut Umum digabung dengan pihak Jaksa Tais. Soal cacat hukum silahkan, nanti kita lihat dalam persidangannya,” imbuhnya. [RU]