JokowiJAKARTA, PB – Dari sisi belanja Aparatur Negeri Sipil (ASN) menurut pemerintah telah menyodot APBN 36%, angka ini dinilai tidak berimbang dan bahkan rata-rata di sejumlah daerah belanja pegawai telah melampaui 50% dari APBD. Hal ini disebabkan adanya kelebihan sebanyak 1 juta orang pegawai.

Baca juga: Belanja Pegawai Dominan, Pemda Dilarang Terima CPNS

Meskipun dari sisi jumlah pegawai tergolong gemuk namun minim porduktifitas. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9) pagi.

Presiden kecewa karena 60-70 persen birokrasi kita ini setiap hari hanya ngurus SPJ atau kuitansi. “SPJ itu apa Bu? Surat Pertanggungjawaban. Isinya apa? Nggak ngerti saya. Tapi biasanya kalau saya lihat di meja-meja itu ngurusin kuitansi, dan ngurusin gambar-gambar, foto-foto, ‘gitu,” kata Presiden Jokowi.

Ia pun meminta Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menko bidang Perekonomian untuk membuat sistem pelaporan yang simpel, tidak bertele-tele. yang orientasinya adalah hasil. “Buat laporan itu yang gampang dicek, gampang dikontrol, gampang diawasi, gampang diperiksa, bukan laporan yang tebel-tebel. Mohon maaf, energi kita juga jangan habis di SPJ-SPJ,” ujarnya.

Contohnya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tugasnya, lanjut Presiden, itu harusnya konsentrasi 80 persen itu ngontrol  jalan, ngontrol irigasi-irigasi yang rusak, ngecek jalan yang berlubang seperti apa. Tapi sekarang, lanjut Presiden, karena orang takut semua yang namanya SPJ.

“Coba di Pertanian juga, dulu kalau kita lihat setiap pagi, PPL (Pengawas Pertanian Lapangan), tiap pagi lihat berjalan di pematang sawah, bercengkerama dengan petani, memberikan bimbingan ke petani. Sekarang, lihat di Dinas Pertanian, lihat di Kementerian Pertanian, semuanya duduk manis di meja, di ruangan ber-AC, ngurusi SPJ,” papar Presiden.

Untuk itu, Presiden meminta  supaya menjadi pemikiran bersama, jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, kita terjebak pada rutinitas yang kita anggap itu benar.

“Orientasi kita harus orientasi hasil. Jangan sampai ini kita kehilangan energi betul, semuanya mengarah kepada SPJ, SPJ, SPJ. Apalagi saat ini kita menghadapi sebuah tantangan untuk menerapkan pelaporan keuangan pemerintah berbasis akrual. Ini lebih sulit lagi dalam pelaksanaannya,” ujarnya.

Jokowi juga menegaskan bila pengelolaan keuangan negara bukan semata-mata masalah teknis akuntansi. Tapi masalah nilai-nilai utama yang harus kita pegang dalam keseharian kita sebagai penyelenggara negara dalam menggunakan uang milik rakyat.

“Esensinya ada di situ. Penggunaan setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan, harus dipastikan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, dan benar-benar dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat,” tutur Presiden.

Dalam pengelolaan APBN dan APBD, Presiden berharap lebih difokuskan pada belanja-belanja yang produktif yang mendorong ekonomi rakyat, baik berupa pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan.

Untuk itu, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk mengelola keuangan secara efektif, secara transparan, secara akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Bukan berorientasi pada prosedur, tapi berorientasi pada hasil. “Prosedurnya mengikuti, iya. Tapi orientasinya adalah hasil. Dan prinsip-prinsip ini harus bisa diwujudkan secara konkret dalam laporan keuangan yang berkualitas, andal, dan tepat waktu,” tegas Presiden. (Yn)