jokowi-di-batam-553x393JAKARTA, PB – Pemerintah menargetkan waktu tunggu pelayanan kapal dan barang  atau dwelling time di semua pelabuhan dalam negeri dapat diperpendek menjadi 2,5 hari saja. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi usai meresmikan Terminal Petikemas Kalibaru atau New Priok Container Terminal (NPCT) 1, di Kalibaru, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jakarta.

Presiden mengharapkan ada kecepatan pelayanan untuk menurunkan biaya-biaya operasional yang dapat merugikan pelaku usaha. “Untuk dwelling time 2,5 hari, ini akan diberlakukan untuk semua pelabuhan, tidak terkecuali, Negara lain bisa, kita harus bisa juga,” tegas Jokowi.

Secara khusus Jokowi meminta instansi terkait serta operator pelabuhan dan pengelola terminal peti kemas untuk terus menekan dwelling time. Dwelling time adalah ukuran waktu yang dibutuhkan kontainer impor, sejak kontainer dibongkar dari kapal (berthing) sampai dengan keluar dari kawasan pelabuhan (gate out).

Ia mengaku terus mengikuti perkembangan dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Persero dalam memangkas waktu bongkar muat barang (dwelling time) di Pelabuhan. Karenanya ia meminta agar dwelling time di Terminal Petikemas Pelabuhan Tanjung Priok yang sudah tinggal 3,2 hari itu, lebih dipercepat.

“Yang penting sudah tiga koma. Saya sampaikan saya mintanya dua koma, entah 2,2 entah 2,5. Jangan berhenti di tiga koma sudah senang, perbaiki lagi,” tegas Presiden Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sempat geram saat mengetahui dwelling time di Pelabuhan Belawan masih 7-8 hari. “Belawan itu yang pegang Pelindo berapa tuh? (Pelindo 1). Jangan sampai 7-8 hari. Mau bersaing kayak apa kalau masih 7-8 hari bongkar muatnya, dwelling time-nya. Di Belawan coba, jangan main-main seperti itu, sudah enggak bisa lagi kita,” tegasnya.

Presiden mempertanyakan pengelola Pelabuhan Belawan, karena dari 8 crane yang ada, yang dijalankan hanya 1 crane. “Untuk apa? Tawar menawar saja, saya dahulukan tapi mana (minta uang). Terus terang mereka minta, saya minta uangnya. Enggak bisa seperti ini, saya mau berakhir cara seperti itu,” tegasnya.

Dalam lansiran resmi Sekretari Kabinet (Setkab), Presiden memerintahkan kepada Kapolri untuk menggusur di Belawan, di Tanjung Perak kalau masih seperti itu.  Ia mengingatkan, kalau di Tanjung Priok 3,2 di sana juga harus bisa 3,2, tempat lain juga harus bisa 3,2.

“Cara-cara seperti itu masih kita teruskan, ditinggal betul kita. Negara lain terus memperbaiki, memperbaiki, kita masih 7-8 hari dwelling time-nya. Ada crane 8, dijalankan hanya satu, untuk apa? Untuk tawar-menawar, masih kita teruskan cara-cara seperti itu,” kata Presiden Jokowi dengan nada sedikit meningkat.

Presiden menegaskan, bahwa dirinya dan mereka yang berada di Kabinet Kerja saat ini orang lapangan, banyak orang lapangan, sehingga tahu betul apa yang terjadi di lapangan. Ia memastikan mengikuti terus hal-hal seperti ini, karena kalau kita tidak bisa membenahi dengan cepat maka kita akan betul-betul ditinggal.

“Saya pikir kemarin dengan memperbaiki Tanjung Priok berarti yang lain juga mengikuti, ternyata di sini sudah lumayan baik, yang lain masih 7-8 hari. Baru 2 hari yang lalu saya terima kabar mengenai yang itu. Enggak, buat saya enggak bisa diterus-teruskan yang seperti ini,” tegas Jokowi.

Sementara terkait masih maraknya pungutan liar di pelabuhan, Presiden Jokowi sudah memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian supaya menangkap yang melakukan pungli-pungli itu. “Tangkap, enggak ada toleransi lagi. Kalau enggak, akan terus seperti ini kita, sudah tangkap saja sudah. Kalau masih ada yang main-main seperti itu enggak ada perintah yang lain,” tegasnya. (YN)