kejatiBENGKULU, PB – Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Selasa (20/09) menjadwalkan pemeriksaan kembali mantan Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Bengkulu Rinaldi, yang saat ini sudah berstatus tersangka, setelah sebelumnya Kejati Menahan Tsk DKP Provinsi Bengkulu atas nama Fery Fikcer Marpaung.

Baca juga: Kejati Dinilai Lambat Usut Kasus Korupsi

Penetapan Rinaldi ini terkait sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam proyek pengadaan bibit ikan. Dimana dalam perjalanan kasus ini, pada tahun 2015 kantor DKP Provinsi Bengkulu telah melakukan kegiatan pengadaan bibit ikan untuk masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 961.744.500, tepatnya pada tanggal 12 Januari 2015.

Pada saat akan dilakukan lelang HPS dibuat tanpa melalui prosedur yaitu harga benih ikan tidak dilakukan survey di lapangan dan tidak disesuaikan dengan standar harga dari pemerintah daerah setempat. Sehingga terjadi markup alias kelebihan pembayaran pada saat pembelian bibit ikan tersebut.

Dengan demikian, terjadi kelebihan pembayaran pada saat pembelian bibit ikan. Dari anggaran dana tersebut, terjadi mark up harga sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 588.769.381.

Kepala Kejati Bengkulu Ali Mukartono melalui Aspidsus Kejati Bengkulu Ahmad Darmansyah mengatakan pihaknya memeriksa mantan kadis DKP itu terkait status tersangkanya. Ditanya akan ditahan, dirinya masih enggan membeberkan secera terperinci.

“Kita tunggu kesimpulan, cuma yang jelas sudah datang memenuhi panggilan. Tidak tutup kemungkinan sudah persidangan akan ada tersangka, untuk ditahan itu ketergantungan tim,” imbuhnya.

Hingga berita ini diturunkan, bersama tiga pengacaranya Rinaldi masih berada diruang pemeriksaan tipikor Kejati Bengkulu. Dimana kasus ini pihak Kejati telah menetapkan tiga tersangka diantaranya Fatmawati sebagai pejabat PPTK DKP Provinsi Bengkulu, Niko Mardianto sebagai rekanan dan Feri Gerard Fiktor Marpaung bertindak sebagai penyokong dana. (RU)