Ilustrasi
Ilustrasi

Nurdin dan Refleksi Hari Tani ke 22

BENGKULU, PB – Kisah seorang petani bernama Nurdin (60) bin Mesarif, warga Desa Rawa Indah, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu ini bisa menjadi cerminan kondisi kehidupan petani di Indonesia. Ia harus menghadapi sidang atas tuduhan dan kriminalisasi para pemilik modal besar.

Pada Selasa 20 September 2016, Nurdin menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri, Tais. Nurdin sebelumnya telah mendekam di Lapas Bentiring, Kota Bengkulu sekitar tiga minggu sejak Agustus 2016. Ia dituduh mencuri buah kelapa sawit milik PT. Agri Andalas. Padahal saat itu Nurdin sedang memanen buah kelapa sawit di pekarangannya bersama anak Nurdin yang masih berusia 14 tahun.

“Sejak ayahnya dipenjara, anak Nurdin, Jopa menjalani hidup sendiri. Ibunya tiga tahun lalu meninggal dunia, sementara empat kakaknya telah berkeluarga tinggal jauh di luar daerah. Setiap hari Jopa harus terbiasa memasak, mencuci, menyeterika baju sendiri. Intuk hidup, ia harus membongkar uang simpanannya di tiga celengan ayam yang ia isi selama tiga tahun,” kata kuasa hukum Nurdin, Fitriansyah.

Kisah keluarga Nurdin merupakan representasi dari penderitaan masyarakat Desa Rawa Indah. Rubino, salah seorang transmigran mengisahkan pada tahun 1992 ia bersama 500 kepala keluarga (KK) dari Pulau Jawa didatangkan ke daerah itu. Satu kepala keluarga mendapatkan dua hektar lahan bersertifikat.

Anehnya, transmigran menguasai sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN namun lahan atau tanah dikelola oleh PT. Agri Andalas. Warga yang nekat mengelola lahan akan dipenjara. Dalam catatan sejak lima tahun terakhir terdapat 18 orang warga Desa Rawa Indah menjalani hukuman penjara akibat tuduhan pencurian buah kelapa sawit.

Kondisi ini membuat sutuasi tak kondusif. Selama ini solidaritas dan penerimaan yg sangat besar dari masyarakat pribumi terhadap transmigran. Ketika kebersamaan masyarakat pribumi dan pendatang melalui penerimaan transmigrasi, malah corporate yang menghancurkan kebersamaan senasib sepenanggungan melalui perampasan tanah trans.

Menurut catatan Walhi Bengkulu, di Seluma tercatat terdapat 38 kasus kriminalisasi terhadap petani sejak tahun 2010. Karena itu, menyambut Hari Tani ke 22 yang jatuh pada 24 September 2016, Nurdin dan kuasa hukumnya Fahmi Arisandi dan Fitriansyah menyampaikan 5 poin pernyataan sikap.

Pertama, mendesak negara menjalankan reforma agraria sesungguhnya, reforma agraria tidak saja membagikan sertifikat lahan atas rakyat. Namun juga menjamin ketersediaan tanah untuk rakyat. Kedua, menghentikan pemberian lahan secara luas terhadap perusahaan atau korporasi tanpa menimbang kebutuhan rakyat atas tanah.

Ketiga, menjamin ketersediaan kebutuhan petani seperti, pupuk, benih, dan distribusi hasil pertanian. Keempat, meminta Pemda mampu melindungi petani dari tindak kriminalisasi. Dan terkahir, mendesak restitusi dan rehabilitasi wilayah adat. (Rls)