dsc_0091BENGKULU, PB – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) M Soleh mengajak segenap komponen masyarakat di Provinsi Bengkulu untuk mengangkat daya saing Bengkulu. Hal ini ia sampaikan dalam seminar dan kuliah umum program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu (UNIB), Kamis (21/10/2016).

Seminar ini terselenggara berkat kerjasama antara DPD RI, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Bengkulu dan Ikatan Alumni (IKAL) UNIB dengan tema “Penguatan Kapasitas Fiskal dan Peran Lembaga Tinggi Negara dalam Akselerasi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah”.

Hadir selaku pembicara diantaranya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva dan ekonom nasional Ichsanurdin Norsi. Selain itu ikut menjadi pembicara Retno A Ekaputri. Seminar dan kuliah umum ini dimoderatori oleh Yefriza. Ikut serta diantaranya anggota DPD RI termuda Riri Damayanti John Latief, Wakil Gubernur Rohidin Mersyah dan Wakil Walikota Patriana Sosialinda.

“Indonesia saat ini menghadapi persaingan berat dalam MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Semua produk-produk ASEAN akan bersaing di dalam negeri. Tapi daya saing kita masih di angka 37 dari 140 negara. Karenanya upaya untuk meningkatkan daya saing ini menjadi penting,” kata Soleh dalam paparannya.

Ia menjelaskan, tugas untuk meningkatkan daya saing itu bukan pekerjaan ringan. Menurutnya, upaya itu perlu dilaksanakan dengan kerjasama yang erat antara semua pihak baik di daerah, nasional, bahkan internasional. Sebagai lembaga tinggi negara, kata dia, DPD akan terus memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan APBN maupun bidang-bidang lain yang menyangkut kepentingan daerah.

“Pertama, DPD akan mendorong agar kebijakan APBN dapat diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan dasar, hingga pendidikan tinggi dan pelatihan agar APBN dapat bergerak di sektor produktif dan fokus kepada belanja modal,” ungkapnya.

Kedua, Soleh melanjutkan, DPD juga akan mendorong terbitnya regulasi yang dapat meningkatkan daya saing daerah semakin baik. Diantaranya, ucap Soleh, kemudahan investasi, pajak, kemudahan pembiayaan hingga dapat berkontribusi dalam penciptaan daya dukung ekonomi makro yang baik, pasar keuangan yang inklusif hingga kelembagaan yang efektif dan efesien.

“Ketiga, menciptakan bridging antar berbagai kepentingan daerah dan pusat serta pihak-pihak lainnya agar terjadi ruang dalam berbagai isu-isu kritis. Misalnya keadilan bagi yang DAU-nya tertunda, DBH-nya dibayar terlambat hingga daerah-daerah yang dirugikan,” demikian Soleh. [RN]