BENGKULU, PB – Misi Pemerintah provinsi Bengkulu untuk menghilangkan anggapan sebagai provinsi termiskin di Sumatera terus diupayakan, dengan langkah program pengentaskan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan diharapkan mampu mengurangi catatan kemiskinan yang mencapai 17,03%.

Wakil Gubernur Rohidin Mersyah menuturkan untuk menjalankan Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan dibutuhkan data valid, agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan mampu menurunkan angka kemiskinan penduduk.

“Data harus valid, tidak ada lagi dinas yang mengklaim data berbeda dengan dinas lainnya.

Semua wajib satu pintu, agar program ini berhasil,” tutur Wagub Rohidin Mersyah saat MoU bersama pengelolaan data terpadu penanganan fakir miskin Provinsi Bengkulu, di gedung Bappeda, Jumat(7/4).

Penandatanganan MoU bersama Basis data terpadu (BDT) dilakukan oleh Badan perencanaan daerah (Bappeda) provinsi Bengkulu, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil), serta Badan pusat statistik (BPS) hal ini untuk memastikan bantuan bagi penduduk fakir miskin tersalurkan secara tepat sasaran.

Kebijakan satu data dalam penanggulangan kemiskinan diwujudkan dalam basis data terpadu (BDT), yang berisi tidak hanya by name dan by address masyarakat miskin, bahkan profil kondisi sosial ekonominya tersedia baik secara individual maupun berdasarkan rumah tangga.

“Jika semua sudah (Satu Data), nanti diharapkan tidak ada lagi ketimpangan dalam pemberian bantuan (KIP, KIS, PKH) bagi warga yang kurang mampu,” ucap Wagub Rohidin Mersyah. [Ms]