JAKARTA, PB – Menpora Imam Nahrawi bersama jajaran Eselon I dan II Kemenpora hari Senin (18/9/2017) melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi X DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya untuk membahas lanjutan raker 11 September 2017 lalu terkait Pembahasan RKA-K/L tahun 2018 di Gedung Rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta.

Seperti dikutip dari laman kemenpora.co id, pada rapat tersebut Menpora menyampaikan paparan terkait yakni, Arah Kebijakan Nasional dan Sasaran Pembangunan Bidang Pemuda dan Olahraga sesuai RP JMN 2015-2019, Pemetaaan Pembangunan Bidang Pemuda dan Olahraga susai arah Kebijakan dan Prioritas Nasional RKP 2018, Prioritas Khusus Penyelenggaraan Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018, Highlight Persiapan Penyelenggaraan Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018, Rencana dan Evaluasi Kinerja Kemenpora RI 2015-2019 Bidang Pemuda dan Olahraga serta Capaian Kinerja 2016.

Pada rapat tersebut, Menpora juga menyampaikan usulan pagu anggaran (sementara) RAPBN Tahun 2018 sebesar Rp 5.037 triliun yang dialokasikan untuk beberapa unit utama seperti Sekretariat Kemenpora, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga dan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

“Terima kasih kepada Ketua dan anggota Komisi X DPR RI yang bersama-sama menjalankan raker ini dengan baik. Besar harapan kami pagu anggaran kami di RAPBN 2018 sebesar Rp 5.037 trilun bisa disetujui,” harap Menpora.

Smentara dari hasil kesimpulan rapat tersebut, Komis X DPR RI belum menyetujui usulan pagu anggaran RAPBN TA 2018 Kemenpora RI sebesar Rp 5.037 trilun karena masih memerlukan pendalaman dan penjelasan lebih lanjut.

Pertama mengenai usulan rencana program, indikator dan sasaran beberapa hal antara lain pemberdayaan pemuda, beasiswa pemuda prestasi, kriteria berprestasi, kerjasama dengan perguruan tinggi, kewirausahaan pemuda pemula, pemuda kader, kota layak pemuda, pramuka dan KNPI.

Kedua, Kekurangan pengalokasian anggaran untuk Asian Para Games 2018 pada RAPBN TA 2018 untuk perlu di koordinasikan dengan Kemenkeu, Bappenas sesuai dengan hasil RDPU tanggal 12 September.

“Terkait dengan usulan Kemenpora RI dalam proses pelaksanaan anggaran Multievent internasional bidang olahraga agar lebih efektif dan efesien untuk memenuhi prinsip good governance, Komisi X DPR RI mendukung upaya Kemenpora RI memberlakukan kebijakan swakelola dalam pelaksanaan anggaran multievent sebagaimana diatur dalam Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, PP No 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan PP No 18 tahun 2007 tentang Pendaan Olahraga,” kata Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya. [anr/ram]

Foto Kemenpora