BENGKULU UTARA, PB – DPRD Bengkulu Utara resmi menolak ajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perusahaan Daerah (PD) Arma Niaga. Alasannya, karena pemkab BU belum melengkapi berkas dokumen seperti laporan manajeman, aset dan keuangan.

Ketua DPRD BU Aliantor Harahap mengatakan pembubaran PD Arma Niaga masih butuh pembahasan yang panjang dan butuh rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kita akan berkoordinasi dulu dengan BPK yang telah mengeluarkan rekomendasi untuk membubarkan PD Arma Niaga,” katanya, dalam sidang paripurna di Gedung DPRD BU, Senin (16/10/2017).

“Pembubaran sebuah perusahaan tidak bisa serta merta, namun perlu kajian panjang, perlu adanya penyataan dari pengadilan bahwa perusahaan tersebut pailit dan kami juga membutuhkan data lengkap perusahaan termasuk berapa besaran penyertaan modal yang sudah Pemkab berikan, soalnya ini kan uang rakyat jadi kita mesti hati-hati,” sambungnya.

Sementara itu, Bupati Bengkulu Utara Mian berjanji segera melengkapi kekurangan – kekurangan dokumen yang dibutuhkan.

“Kita berterima kasih kepada kawan – kawan dilegislatif yang sudah mau bekerja sama hingga lembur sampai larut malam,” ujar Mian.

Dalam rapat paripurna, dewan juga membahas Raperda APBD-P 2017 dan menerima pembahasannya. [Evi]