BENGKULU SELATAN, PB – Untuk menyukseskan program pemerintah bebas pasung pada tahun 2019 mendatang, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan lewat Dinas Sosial (Dinsos) mengevakuasi ratusan penderita gangguan jiwa yang dipasung ke Rumah Sakit Jiwa Soeprapto di Kota Bengkulu.

Dari data Dinsos Bengkulu Selatan sebanyak 146 orang penderita gangguan jiwa, saat ini hanya tersisa 12 orang lagi yang belum dievakuasi.

“Tahun 2017 ini ada 16 orang yang kita evakuasi,” jelas Kepala Dinas Sosial Bengkulu Selatan Diah Winarsih kepada awak media seusai mengahdiri rapat koordinasi tentang penanganan penderita pasung bersama Dinas Kesehatan, Polres dan BPJS Kesehatan di Kantor Bupati Bengkulu Selatan, Kamis (5/10/17).

Menurut Diah Winarsih, rapat koordinasi tersebut diselenggarakan dalam rangka menyamakan persepsi tentang penanganan penderita pasung di Bengkulu Selatan.

“Selama ini kan, orang tahunya kalau tanggungjawab evakuasi dan penanganan penderita pasung ini hanya dibebankan pada Dinas Sosial. Padahal dengan keluarnya nota kesepahaman menteri, bahwa untuk menyukseskan bebas pasung 2019, ada empat instansi lain yang terlibat kecuali Dinas Sosial. Yakni Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Polres dan BPJS,” urai Diah Winarsih.

Dengan melibatkan lintas instansi ini, maka menurutnya akan mempermudah dalam penanganan penderita pasung.

Dicontohkannya, peran Dinas Kesehatan bisa berperan dalam tenaga kesehatan dan penyediaan obat-obatan. Serta BPJS Kesehatan bisa berperan dalam pelayanan jaminan kesehatan pasien.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Bengkulu Selatan Dudy Andrioko mengaku siap untuk memfasilitasi pengurusan BPJS kesehatan bagi penderita pasung di Bengkulu Selatan.

“Tergantung sama pemerintah daerah, mungkin bisa diakomodir melalui Jamkesda. Kalau kami di BPJS siap selalu untuk menerbitkan kartunya,” singkat Dudy. [Apd]