BENGKULU, PB – Ketua DPRD Kota Bengkulu Erna Sari Dewi menolak kehadiran angkutan online, Grab. Menurutnya, moda transportasi itu tidak layak untuk hadir di daerah ini.

“Grab ini tidak layak di Kota Bengkulu. Kenapa pula ada taksi online di kota kecil seperti ini,” ungkapnya, saat mengadakan hearing dengan Organda, Selasa (31/10/2017).

Namun, lanjutnya, kewenangan untuk memberikan izin ini adalah wewenang provinsi, bukan kota. Dengan demikian, DPRD Kota Bengkulu akan mengirimkan surat ke Dishub Provinsi agar permasalahan izin ini ditindaklanjuti.

“Kelemahan kota atau provinsi adalah perizinan. Khusus untuk Grab ini bukan ranah Kota. Kota hanya mengurusi uji kelayakan,” tukasnya.

Surat tersebut nantinya akan mendesak agar Pemerintah Provinsi tidak memberi izin tanpa analisa yang jelas. Apakah perlu atau tidak ada angkutan online di kota ini.

“Apalagi saat ini angkutan yang ada saja tidak terkelola dengan baik,” cetusnya.

Sementara itu, Kadishub Kota Bengkulu Badrin mengatakan ada keputusan Menhub 108 yang mengatur legalitas angkutan online. Dimana ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi angkutan online.

“Beberapa atuan itu misalnya berbadan hukum, ada stiker, ada pengaturan ongkos,” ujarnya.

Menurutnya dengan beberapa poin persyaratan yang ketat itu, angkutan online susah mendapatkan izin. Dan di Kota Bengkulu belum ada izin resmi agar mereka beroperasi.

“Untuk penertiban kami tidak bisa tapi harus melibatkan kepolisian,” sampainya.

Menanggapi ini, Pengusaha Taksi Fredy Santoso agar aplikasi Grab segera ditutup. Penutupan dilakukan sebelum mereka bangkrut.

“Saya sudah plat hitamkan semua taksi saya, saya jual,” kata dia. [CHO]