BENGKULU, PB – Dengan menggunakan 11 unit mobil, ratusan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Peduli Lebong (GRPL) berunjuk rasa di Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (5/10/2017).

Mereka menyatakan penolakan terhadap Permendagri No. 20 tahun 2015 tentang penetapan tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong yang menetapkan wilayah Padang Bano sebagai bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara.

Kordinator Lapangan (Korlap), Ferry Safrizal mengungkapkan pihaknya sangat meyayangkan kurangnya respon Plt Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah terhadap permasalahan tapal batas tersebut.

Massa berangkat pukul 09.00 WIB berkonvoi dengan pengawalan dari Patwal Polres Lebong yang dilanjutkan oleh Patwal Polres Bengkulu Utara untuk kemudian langsung menuju Kantor Gubernur Bengkulu.

Dijelaskan Ferry, GRPL meminta agar keputusan tapal batas antara Bengkulu Utara dan Lebong tidak mengacu peta tofografi kehutanan tahun 1980 yang merupakan peta pengawasan hutan lindung.

“Kami minta bapak Rohidin agar segera menyelesaikan persoalan ini berdasarkan keputusan Permendagri Nomor 1 tahun 2006 Pasal 20 ayat 1,” ujar Ferry.

Massa kemudian diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gotri Suyanto. Kepada massa, Gotri menjelaskan bahwa Plt Gubernur sedang berada di Cilangkap menghadiri acara HUT TNI sehingga tidak bisa menemui massa aksi.

Kepada Plt Sekda Provinsi, massa aksi mengancam akan keluar dari Bengkulu bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Namun hingga usai, aksi ini berlangsung kondusif. [DM]