REJANG LEBONG, PB – Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong resmi menahan 3 tersangka kasus korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif tahun anggaran 2010 di sekertariat DPRD Rejang Lebong, Senin (30/10/2017).

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu, para tersangka diduga merugikan negara sebesar Rp 787 juta. Mereka yang ditahan adalah SR selaku pengguna anggaran (PA), AM selaku bendahara pengeluaran dan CL sekalu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Hari ini kita resmi menahan 3 orang tersangka atas kasus SPPD Fiktif,” Kepala Kejari Rejang Lebong, Edi Utama SH.

“Sesuai dengan Undang-undang tersebut, ancaman diatas 5 tahun mesti ditahan, karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti sehingga dilakukan penahanan. Ketiganya akan ditahan selama 20 hari kedepan di Lapas Kelas II A Curup, sambil menunggu proses pelimpahan ke Pengadilan Negeri,” sambung Edi.

Sementara itu, kuasa hukum tersangka, Hardianto SH mengatakan menerima penahanan para tersangka. Namun Hardianto menyakini kliennya sedang terjebak dalam penyelewengan wewenang yang direstu bupati saat itu.

“Kita sangat mengapresiasi kinerja pihak Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dalam menuntaskan kasus SPPD Fiktif yang selama ini mandek dan kini kami mendapat jawabannya. Klien kami ini hanya terjebak dalam penyalahgunaan wewenang, untuk penyelesaian perkara sebelumnya, dan diminta untuk membayarkan pinjaman kepada Bank Bengkulu, berdasarkan rapat Komisi dengan persetujuan Bupati Suherman pada saat itu,” ungkapnya.

Terkait langkah hukum, Hardianto mengaku akan mengikuti proses hukum. “Sampai saat ini kita belum melakukan pembahasan mengenai langkah yang akan diambil, karena saya baru 3 hari ditunjuk menjadi kuasa hukum,” tandasnya.

Atas kasus ini, Jaksa menuntut para tersangka dengan Pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-undang Tipikor junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan hukuman Subsider Pasal 3 junto pasal 18 Undang-undang Tipikor junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun serta denda paling banyak Rp 1 miliar. [Benny]