BENGKULU, PB – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi Bengkulu mendatangi DPRD Kota Bengkulu. Mereka meminta agar anggota dewan ikut menolak kehadiran angkutan online di daerah ini.

Ketua Organda Provinsi Bengkulu Syaiful Anwar mengatakan bila kehadiran angkutan online ini tidak diatur maka angkutan legal yang ada di Bengkulu akan kalah. Di kota ini, sudah ada 200 unit angkutan online, Grab.

“Kita ingin masyarakat melakukan usaha secara sehat, kita tidak ingin ada yang ilegal bebas beroperasi di daerah ini,” jelasnya, Selasa (31/10/2017).

Ditambahkan Pemilik Taksi 3 Putra, Fredy Santoso, mengatakan karyawannya telah banyak mengeluh lantaran tidak bisa mendapatkan setoran pasca Grab beroperasi. Padahal Grab tidak memiliki izin.

“Tapi pihak Dishub membiarkan padahal mereka tidak berizin,” sampainya.

Kalau tidak memikirkan kemajuan Bengkulu, lanjutnya, dia tinggal menghitamkan seluruh plat taksinya. Namun, hal ini akan berdampak pada pendapatan daerah.

“Kita ini punya kontrak sama bandara, sama Dishub juga. Kami bayar KIR, kami bayar pajak, tapi Grab ini mereka tidak bayar pajak apapun, tidak ikut aturan pemerintah,” ungkapnya.

Sebetulnya, kata Fredy, mereka sudah mau demo. Namun Organda menengahi dan mengajak hearing ke legislatif.

“Kami minta arahan untuk dari dewan, agar suara kami ini ditampung dan ada jalan keluar,” jelasnya.

Waka I DPRD Kota Bengkulu Yudi Darmawansyah menyampaikan persoalan yang disampaikan sebenarnya sudah terjadi jauh-jauh hari. Dulu, kata dia, ada koperasi Kopaja yang menjadi angkutan di Bandara Fatmawati.

“Akhirnya muncullah taksi-taksi di bandara itu. Kenapa saya tahu? Sebelum jadi anggota DPR, saya ini sopir bandara,” ungkapnya.

Kehadiran Grab, sambungnya, ada juga yang menganggap membantu. Tapi ada juga terkena dampak negatif.

“Tapi kami dari DPRD Kota Bengkulu tidak tahu apakah ada izin. Jadi nanti akan kita panggil dari Grab, supaya tidak dengar sepihak saja,” paparnya.

DPR, kata dia, tidak bisa memberikan kepastian. Tapi kalau tidak punya izin dan merugikan serta tidak kontribusi PAD.

“Kita akan panggil dinas terkait, kita akan panggil kepolisian,” pungkasnya. [CHO]