BENGKULU, PB – Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap mengatakan Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) kabupaten/kota akan diubah menjadi Bawaslu. Artinya, lembaga ad-hoc itu akan menjadi permanen yang bertugas lima tahun.

Disampaikan Parsa, kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dimana UU tersebut mengatur soal pembentukan Panwas kabupaten/kota.

“Yang mana di dalam UU itu mengatur Panwas kabupaten/kota akan menjadi Bawaslu,” jelasnya, Minggu (15/10/2017).

Namun untuk menjadi Bawaslu, lanjutnya, ada proses dan mekanisme tersendiri. Bawaslu Ri sendiri masih menyusun peraturan sebagai dasar hukum pembentukan Bawaslu tingkat kabupaten/kota.

“Artinya kinerja panwas sudah dilantik saat ini akan dinilai. Apabila sudah sesuai standar, mungkin akan ditetapkan langsung jadi Bawaslu,” ungkapnya.

Untuk diketahui, UU 7/2017 mengatur pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah lembaga permanen (Bawaslu) dengan jumlah anggota tiga atau lima orang. UU menyebutkan, masa transisi untuk perubahan kelembagaan dan pengisian jabatan paling lambat adalah satu tahun. Artinya, 16 Agustus 2018, sudah terbentuk Bawaslu kabupaten/kota dengan jumlah yang menyesuaikan regulasi.

Bawaslu RI sendiri menargetkan Perbawaslu yang mengatur regulasi tentang pembentukan Bawaslu kabupaten/kota rampung pada April 2018. [CHO]

Foto Istimewa