JAKARTA, PB – Mal bukan lagi sebatas tempat belanja dan mencari makanan enak. Bangunan mal kini juga menjadi tempat berbagai macam pelayanan publik.

Mal spesial itu telah diresmikan pekan lalu dalam format Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Pusat belayanan publik dalam konsep mal itu sebelumnya juga sudah hadir di Jalan Tunjungan, Surabaya.

“Kualitas pelayanan publik kita kian membaik dan semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat. Ini sangat membanggakan, pelayanan publik bisa wujudkan pelayanan prima bagi masyarakat” ucap Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya, Ir. Iwan Eka Setiawan, di Kantor Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), seperti dikutip dari situs Kemenko PMK, Jakarta.

Konsep Mal Pelayanan Publik (MPP) ini berbentuk pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan BUMN/BUMD dalam rangka memberikan pelayanan nyata bagi masyarakat.

“MPP ini didesain dengan modern, hangat, dinamis, dan alami sehingga bagi masyarakat yang akan datang mengurus pelayanan kesana bisa lebih nyaman, seperti mereka berada di mal, nyaman,” ujar Iwan.

Menurut Iwan adanya Mal Pelayanan Publik ini sangat memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai macam urusan perizinan maupun bukan perizinan dalam satu lokasi, seperti perpajakan, surat nikah, SKCK (surat keterangan catatan kepolisian), SIM dan paspor.

“Sebelumnya, masyarakat kalau mau bikin SIM harus ke Polres dulu, terus buat surat nikah harus ke KUA, nah, kedepan kalau mau nikah pun tinggal datang saja ke Mal Pelayanan Publik, udah selesai semua urusan,” ucapnya.

Terwujudnya Program MPP di beberapa daerah adalah bagian dari peranan penting pemerintah yang serius dalam mewujudkan pelayanan publik. Kemenko PMK telah melakukan koordinasi dengan beberapa Kementerian/Lembaga terkait, khususnya dengan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebagai koordinator Gerakan Indonesia Melayani.

“Target-target dalam Gerakan Indonesia Melayani harus tercapai tahun 2019. Gerakan Indonesia Melayani ini harus diimplementasikan di semua kementerian dan lembaga pemerintah daerah dengan mengkoordinasikan programnya di beberapa Kementerian,” kata Iwan.

Lebih lanjut, Kemenko PMK melihat bahwa implementasi Gerakan Indonesia Melayani ini tidak hanya berada dalam tataran konsep saja tetapi sudah terealisasikan secara nyata. Terbukti dengan meningkatnya inovasi pelayanan publik yang ada. Dari 515 inovasi pada tahun 2014 menjadi 1.189 inovasi pada tahun 2015, meningkat lagi menjadi 2.476 pada tahun 2016, serta 3.054 pada tahun 2017.

“Ini artinya, Pelayanan publik semakin dekat dengan masyarakat,” tambah Iwan lagi.

Leading sector dari gerakan Indonesia melayani adalah Kemenpan-RB, Kemenkumham, Kemendagri dan dari kepolisian. Gagasan ‘’revolusioner’’ terkait program MPP ini telah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Karena itu, Iwan berharap ide revolusioner ini bisa lebih bersinergi dengan berbagai pihak agar MPP bisa diwujudkan juga di daerah-daerah lain.

“Program MPP ini adalah terkait image kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan publik. Saya berharap tahun 2019 Gerakan Indonesia Melayani ini implementasinya semakin nyata. Aksi nyata pelayanan publik dari melakukan Senyum, Sapa, Salam, dan kecepatan kerja tentunya akan membuat masyarakat menikmati dan merasa nyaman dalam menggunakan pelayanan publik,” harapnya.

MPP juga dihadirkan dengan lingkungan yang bersih dari toilet hingga lapangan parkir. [anr/ram]

Foto Istimewa