BENGKULU, PB – Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu Yudi Darmawansyah mengatakan pengadaan motor dinas (tornas) untuk seluruh ketua Rukun Tetangga (RT) harus memiliki dasar hukum. Hal ini berdasarkan hasil audiensi yang dilakukan legislatif ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Yudi menyampaikan Bagian Hukum Kemendagri menyatakan sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur penganggaran tornas tersebut. Namun Kemendagri belum menyatakan tersebut secara resmi.

“Jadi Kemendagri meminta kita agar melaporkan pengadaan tornas ini secara tertulis. Nanti Kemendagri juga akan menjawab secara resmi, tertulis,” jelas Yudi, Selasa (10/10/2017).

Kendati belum ada regulasi, politisi Gerindra itu tetap mempersilahkan eksekutif untuk mengajukan anggaran motor untuk RT ini. Tapi, pemerintah kota harus melampirkan surat dari Kemendari bila pengadaan tersebut tidak bermasalah.

“Surat ini nanti jadi pegangan kita bila terjadi hal-hal di kemudian hari,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Walikota Helmi Hasan bertekad untuk mensejahterakan ketua RT dengan menaikkan honor mereka. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan motor untuk memudahkan kerja ketua-ketua RT tersebut.

Informasi terhimpun, Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengusulkan dana sebanyak Rp 20 miliar untuk pengadaan tornas ini. Namun hingga saat ini, usulan tersebut belum dibahas. [CHO]