JAKARTA, PB – Komite III DPD RI menggelar rapat kerja (raker) bersama Menteri Agama RI, Lukman Hakim Siafuddin dan jajarannya, Selasa (17/10/2017).

Dalam raker ini, para Senator mendesak agar Pemerintah RI meningkatkan upaya diplomasi, komunikasi dan negoisasi kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk meningkatkan jumlah kuota jamaah haji disertai rekomendasi kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk meningkatkan layanan akomodasi dan fasilitas bagi jamaah khusslusnya di Mina.

“Sehingga tahun 2018 nanti kuota kita bertambah dan fadilitasnya memadai. Ini penting mengingat jamaah haji Indonesia terus mengalami kenaikan,” kata anggota Komite III DPD RI, Riri Damayanti John Latief.

Tak hanya itu, lanjutnya, raker ini juga menyepakati optimalisasi penambahan kuota petugas haji (non kloter) seperti pemandu dan pemimbing hingga diperoleh perbandingan yang proporsional antara petugas dan jamaah.

“Kemenag harus menemukan dan mencari solusi alternatif untuk menanggulangi lamanya daftar tunggu jamaah haji yang terjadi di beberapa provinsi dengan mempertimbangkan dan mengedepankan keadilan secara nasional,” tegasnya.

Dalam raker ini juga diperoleh kesimpulan agar Pemerintah RI dapat mengupayakan penerapan aplikasi teknologi melalui penggunaan gelang chip bagi jamaah sebagai tanda identitas jamaah serta mempermudah pengawasan terkait keberadaan atau posisi jamaah selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

“Menag juga berkomitmen melibatkan DPD RI sebagai representasi masyarakat dan daerah untuk bersinergi dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Kemenag di setiap provinsi,” demikian Riri.

Usai raker, kedua belah pihak menandatangani kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris dan Menag RI, Lukman Hakim Saifuddin.

Pada akhir kesepakatan DPD RI berkomitmen untuk mendorong Pemda Provinsi masing-masing untuk melakukan seleksi rekrutmen Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) secara optimal sesuai aturan sehingga diperoleh pemandu yang profesional dan berkualitas. [AR]