Published On: Sen, Okt 30th, 2017

Suntikan BPK untuk Reformasi Pelayanan Publik Kota Bengkulu

BENGKULU, PB – Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bengkulu menggelar pertemuan, Senin (30/10/2017). Pertemuan ini membahas sejumlah persoalan birokrasi di Kota Bengkulu.

Dalam pertemuan ini, BPK memberikan evaluasi serta mendorong Pemkot tampil lebih baik memberikan pelayanan publik.

Anggota BPK Provinsi Bengkulu, Acep misalnya, memberikan kritik pada pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Bengkulu yang belum maksimal. Disamping itu, kata Acep, Disdukcapil Kota masih rawan pungli dan celah praktik kolusi.

Asep mencatat, kelemahan Disdukcapil itu karena minimnya sarana, prasarana dan kualitas SDM yang terbatas. Untuk meningkatkan pelayanan, sampai Acep, harus menggunakan aplikasi khusus agar input data bisa optimal.

Selanjutnya, sampai saat ini Disdukcapil belum memverifikasi dan validasi data penduduk secara lengkap, database tidak sama dengan data cetak, penyimpanan administrasi kependudukan belum menggunakan hardisk sehingga memakan banyak tempat pakai hardcopy, ruang pendingin server kurang memadai dan tidak ada backup data untuk resiko.

Persoalan demikianlah yang membuat kinerja Disdukcapil kurang maksimal.

Selain itu, BPK juga menyarankan Pemkot menerbitkan Standar Operasional (SOP) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selanjutnya, BPK juga menyampaikan ada pungutan liar (Pungli) dalam penerbitan Kartu Keluarga (KK) dengan besaran Rp. 50.000 hingga Rp. 200.000.

BPK berharap pemda kota cepat untuk menerbitkan SOP masing-masing OPD, agar tingkat kepuasan penduduk meningkat.

Ditingkat kecamatan, BPK mengharapkan Pemkot membenahi pelayanan dengan menambah saran dan prasarana. Seperti, ruang ber-AC dan ruang menyusui bagi para ibu.

Atas saran-saran tersebut, Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan mengucapakan terimakasih. Wali Kota juga mengapresiasi audit kinerja BPK Kota Bengkulu yang memberikan informasi akurat dan data valid. Semua masukan ini penting untuk pembangunan Kota Bengkulu.

Terkait kualitas pelayanan di Kota Bengkulu, jelas Wali Kota, sudah ada peningkatan. sejumlah aset sudah difungsikan dan saat ini sudah berdiri rumah sakit Kota Bengkulu

“Aset-aset pemda kota seperti infrastruktur sungai hitam sudah dijadikan kantor perhubungan, dan balai adat sudah difungsikan sebagai mana mestinya,” ujarnya.

Kedepan, untuk mengurus KTP dan KK tidak perlu lagi antri, hal ini sudah kita terapkan di RSUD Kota Bengkulu, bahwa via SMS masyarakat sudah tahu waktu dan jam berapa dia akan dilayani,” kata Walikota.

Karena itu, Walikota berjanji akan menindaklanjuti saran dan masukkan BPK. Diakhir pertemuan BPK menyerahkan hasil audit sementara kepada Walikota Bengkulu. [Media Center Kominfo Kota Bengkulu]