JAKARTA, PB – Komite III DPD RI kembali membahas hasil-hasil pengawasan mereka atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Tangerang.

Dalam pembahasan ini, Senator termuda Indonesia asal Provinsi Bengkulu, Riri Damayanti John Latief, berharap agar sejumlah pasal dalam Undang-Undang tersebut disempurnakan. Khususnya yang menyangkut istilah pengguna, pengedar dan bandar.

“Dari kunjungan yang kami lakukan, ada beberapa pengguna yang ketika diproses secara hukum dikenakan pasal pengedar. Penggunaan Pasal 111, 112, 114 dan beberapa pasal lainnya dalam UU Narkotika harus direvisi karena mengandung kalimat multitafsir,” kata Riri usai pembahasan, Kamis (23/11/2017).

Riri juga meminta agar dalam UU Narkotika ke depan, pengguna tidak lagi direhabilitasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan mengingat upaya tersebut tidak terbukti efektif membuat pengguna berhenti mengkonsumsi Narkoba.

“Kecuali pengawasan Narkoba di kalangan aparat hukum dan Lembaga Pemasyarakatan dapat diperketat,” tegasnya.

Simak juga : BNN: 66 Jenis Narkoba Baru Masuk ke Indonesia, Termasuk Flakka

Guna menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya Narkoba, Riri juga mengungkapkan pentingnya pemerintah untuk segera menginventarisasi jenis Narkoba di seluruh dunia dan memasukkannya dalam regulasi nasional sebagai bahan-bahan terlarang untuk dikonsumsi.

“Jangan ketika Narkoba jenis baru itu sudah beredar di masyarakat, kita baru sibuk membuat regulasi,” paparnya.

Alumni Universitas Indonesia ini juga menekankan pentingnya pemenuhan sarana dan prasarana pencegahan serta pemberantasan penggunaan Narkoba.

“Di Bengkulu BNN kita dapat hibah lahan dari warga untuk membangun pusat rehabilitasi. Tapi sampai sekarang anggaran untuk gedungnya belum ada. Bahkan BNN kita belum punya ruang dan mobil tahanan. Ini harus jadi perhatian kita bersama,” tutupnya. [AR]