JAKARTA, PB – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus berkomitmen untuk berfokus pada harmonisasi kebijakan mengenai disabilitas ke depan.

“Indonesia menjadi bagian dari masyarakat dunia yang berkomitmen tinggi untuk terus berupaya mewujudkan nilai kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,” ucap Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni ketika berpicara dalam seminar yang diadakan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Rabu (22/11) lalu.

Sebelumnya, seminar yang bertemakan ‘Menuju Masyarakat Inklusi, Tangguh, dan Berkelanjutan’ itu dihadiri oleh para perwakilan Kementerian dan Lembaga terkait, dinas sosial daerah, dan para pengurus organisasi disabilitas.

Choesni mengatakan, seringkali para penyandang disabilitas menghadapi hambatan fisik, sosial, ekonomi dan sikap yang menjadi halangan bagi mereka untuk berpartisipasi penuh dan efektif sebagai anggota masyarakat yang setara.

“Penyandang Disabilitas berhak untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat tanpa pembatasan,” tutur Choesni.

Sebagai pengawal isu perlindungan sosial di Kemenko PMK, Choesni menjelaskan, pemerintah saat ini juga terus berkomitmen untuk fokus kepada penyandang disabilitas. Salah satu wujud komitmen itu antara lain dengan disahkannya Convention on The Rights of Persons With Disabilites (CRPD) menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pada tanggal 30 November 2011.

Belum lagi, tambah Choesni, adanya harmonisasi Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang diarahkan untuk memenuhi nuansa Right Based pada pasal-pasalnya.

“ini adalah upaya yang telah dilakukan dan sebagai cara atau istrumen hak asasi manusia dengan penegasan eksplisit,” Choesni menjelaskan.

Terakhir, seminar yang juga disandingkan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang rutin diperingati setiap tanggal 3 Desember tersebut juga dianggap sebagai momentum untuk membangkitkan kesadaran dan memobilisasi dukungan atas isu krusial mengenai inklusifitas disabilitas dalam masyarakat dan pembangunan.

Di Indonesia HDI dimaknai sebagai bentuk pengakuan terhadap disabilitas, peneguhan komitmen seluruh bangsa, dan membangun kepedulian guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan disabilitas.

“Bukti dan pengalaman menunjukkan bahwa ketika masyarakat inklusif diwujudkan, para penyandang disabilitas dapat diberdayakan untuk berpartisipasi dan terlibat aktif dalam proses pembangunan,” ungkap Choesni.  [AM/adv]