JAKARTA, PB – Jajaran Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menginginkan adanya sinergi antar Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait untuk memfasilitasi penyusunan sistem pendataan pemenuhan hak anak, Kekerasan Terhadap Anak (KTA) dan Kekerasan Seksual Anak (KSA).

“Hingga saat ini, data yang dikumpulkan oleh K/L masih beragam, belum dapat disinergikan serta mengalami perbedaan waktu pengukuran,” kata Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kemenko PMK, Marwan Syaukani.

Menurut Marwan, Konvensi Hak Anak telah mengamanatkan perlunya mekanisme pengumpulan dan keseragaman data tentang hak dan perlindungan anak.

“Tidak adanya sinergi itu mengakibatkan sulitnya penelusuran kasus dan pengukuran keberhasilan program sehingga sulit dilakukan perumusan kebijakan,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan Marwan, dasar hukum Sistem Pendataan KSA dan KTA diantaranya, Konvensi hak anak pasal 4 dimana negara melakukan tindakan legislatif , administrasi dan tindakan lainnya dan seterusnya. Termasuk Dialog interaktif Pemerintah Indonesia dengan Committee on The Rights of the Child 5 Juni 2014 yang tertuang pada Bab III tentang peningkatan sistem pendataan.

Karena itu, Kemenko PMK dalam hal ini tengah malakukan langkah-langkah koordinasi dengen K/L terkait, khususny Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) untuk melakukan pendekatan KSA dan KTA agar bersama-sama merumuskan definisi tindak kekerasan, merumuskan nomenklatur tindak kekerasan, serta merumuskan mekanisme sinergitas data.

“Dengan integrasi data diharapkan memudahkan mekanisme monitoring dan evaluasi serta perumusan kebijakan,” sebutnya. [AM/adv]