JAKARTA, PB – Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni mengatakan, di seluruh dunia termasuk di Indonesia para penyandang disabilitas menghadapi banyak hambatan.

Tidak hanya fisik, kondisi sosial, ekonomi dan sikap masyarakat sering menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dan efektif sebagai anggota masyarakat yang setara.

Ia menjelaskan, para penyandang disabilitas tersebut masih kurang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dasar, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sistem dukungan sosial dan hukum.

Padahal para penyandang disabilitas berhak untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat tanpa pembatasan.

“Sebagai instrumen hak asasi manusia dengan penegasan eksplisit, dimensi pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan, maka partisipasi bagi penyandang disabilitas harus disertakan dalam semua proses pembangunan,” ujar Choesni, akhir pekan lalu, di Jakarta, berkaitan dengan persiapan puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang diperingati setiap 3 Desember.

Untuk itu, Choesni mengajak seluruh elemen masyarakat meningkatkan kepedulain dan kepekaan terhadap penyandang disabilitas.

Komitmen pemerintah, menurut Choesni, adalah tetap konsisten untuk senantiasa fokus pada harmonisasi kebijakan mengenai disabilitas ke depan.

Salah satu wujud komitmen itu antara lain dengan telah disahkannya Convention on The Rights of Persons With Disabilites (CRPD) menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pada tanggal 30 November 2011.

Kemudian adanya harmonisasi Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang diarahkan untuk memenuhi nuansa Right Based pada pasal-pasalnya.

“Indonesia telah menjadi bagian dari masyarakat dunia yang berkomitmen tinggi melalui yuridis formal agar mengambil segala upaya untuk mewujudkan secara optimal segala bentuk nilai kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana yang tercantum dalam konvensi,” tambah Choesni.

Peringatan HDI 2017 bagi Choesni adalah momentum untuk membangkitkan kesadaran dan memobilisasi dukungan atas isu krusial mengenai inklusivitas disabilitas dalam masyarakat dan pembangunan.

Di Indonesia HDI dimaknai sebagai bentuk pengakuan terhadap disabilitas, peneguhan komitmen seluruh bangsa, dan membangun kepedulian guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan disabilitas.

“Bukti dan pengalaman menunjukkan bahwa ketika masyarakat inklusif diwujudkan, maka para penyandang disabilitas dapat diberdayakan untuk berpartisipasi dan terlibat aktif dalam proses pembangunan,” ungkap Choesni. [anr/ram]