JAKARTA, PB – Pemerintah telah mengganti pola penggunaan dana desa. Sebelumnya pengerjaan infrastruktur di desa menggunakan pihak ketiga sebagai kontraktrok, tapi kali ini dikerjakan secara swakelola agar masyarakat di desa bisa ikut serta bekerja.

Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Plt bidang Kebudayaan Nyoman Shuida mengatakan kabinet kerja Presiden Joko Widodo mendorong daerah untuk menjadi penggerak utama dalam pembangunan nasional. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah untuk membangun wilayahnya sesuai  aspirasi dan partisipasi masyarakat.

Keberpihakan pemerintah kepada desa, terang Awal, sangat besar. Hal tersebut dibuktikan dengan terus meningkatnya alokasi dana desa (DD) yang digelontorkan pemerintah langsung pada desa. Tahun 2015 alokasi DD sebesar Rp 20, 76 triliun, tahun 2016 sebanyak Rp 46, 98 triliun, dan tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun.

“Selain dana desa juga ditambah dengan anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2017 yang diarahkan ke daerah. Kita terus berupaya agar dana yang ke daerah dapat efektif dan tepat sasaran serta memberikan multiplayer efek yang luas,” terangnya, akhir pekan lalu, di Jakarta.

Namun demikian, pembangunan desa, tambahnya,  tidak hanya memikirkan kemajuan desa secara individu, tetapi harus mampu bekerja sama dengan desa-desa lain.

“Suatu desa penghasil produk pertanian, baru akan mampu memenuhi kebutuhan pasar jika ditambah pasokan dari desa lainnya. Sebab skala produksi satu desa tidak akan mencukupi untuk sebuah industri besar,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki mengatakan, dengan perubahan tata cara penggunaan dana desa melalui cash for work, masyarakat di pedesaan diharap bisa ikut serta dalam melakukan pembangunan infrastruktur, sehingga mereka pun terdampak program secara langsung dengan menjadi pekerja dalam setiap pembangunan.

Selain itu, dana ini juga bisa dialokasikan untuk masyarakat perempuan di desa yang nantinya masuk dalam program posyandu atau Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).”Sekarang kan masyarakat butuh pekerjaan. Itu makanya kita buat sistem ini supaya masyarakat mendapatkan penghasilan,” kata Teten.

Teten menjelaskan, sistem cash for workyang disebut dalam rapat terbatas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diartikan sebagai cash for work sebenarnya. Sebab sistem ini biasanya digunakan untuk masyarakat ketika ada bencana. Melalui sistem cash for work masyarakat yang tertimpa bencana diajak untuk sama-sama membersihkan sisa bencana termasuk di rumah mereka sendiri untuk kemudian dibayar pemerintah.

Cash for work dalam program dana desa tidak seperti itu. Hanya cara pekerjaan swakelola masyarakat yang diambil sehingga semua pembangunan yang ada di daerah dan menggunakan dana desa nantinya harus mengikutsertakan warga agar mereka mendapatkan pendapatan lebih atau tidak menganggur ketika ada pekerjaan infrastruktur di pedesaaanya.

Dengan perubahan ini, maka nantinya pekerjaan infrastruktur yang biasanya dikerjakan oleh pihak ketiga melalui perusahaan swasta akan diganti oleh swakelola masyarakat. Saat ini Menteri Keuangan Sri Mulyani telah diberi tugas oleh Presiden Jokowi untuk membuat kebijakan dan sistem pengawasan serta pertanggungjawaban, karena semua akan mengalami perubahan.

“Kalau dilakukan dengan swakelola maka penting dalam hal transparansi. Harus ada pemantuan dari satuan tugas (satgas) Dana Desa,” ujarnya. [anr/ram]