BENGKULU, PB – Adanya Peraturan baru tentang tahapan penyelengaraan Pemilihan Umum (Pemilu) serantak tahun 2019 nanti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menggelar Focus Group Discussion (FGD), Senin (13/11).

Acara yang berlangsung di salah satu hotel kawasan Pantai Panjang Bengkulu tersebut, dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Provinsi Bengkulu, serta stakeholder terkait.

Sedangkan narasumber berasal dari Pemda Provinsi Bengkulu, Polda Bengkulu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta dari KPU sendiri.

Dalam sambutan dan pemaparannya, Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra menyampaikan, sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, pihaknya masih menemukan berbagai kendala yang terjadi dilapangan terkait dampak dari regulasi yang ada.

“Adapun regulasi yang baru yaitu peraturan KPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 nanti,” sebut Irwan Saputra.

Demikian juga tentang tahapan penyelenggaraan pemilu yang sudah dikeluarkan, sampainya, yaitu peraturan KPU nomor 11 tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu.

Diantara perubahan yang ada misalnya terkait syarat untuk mendapatkan kursi yang sebelumnya 3,5 persen menjadi 4 persen untuk daerah pemilihan tingkat pusat dan provinsi.

Kemudian penghitungan suara konversi dari suara sah ke kursi tidak menggunakan bilangan pembagi pemilih lagi tetapi menggunakan model baru yaitu dikalikan dengan bilangan ganjil, serta adanya ketentuan tentang Bawaslu yang sudah permanen dikabupaten/kota.

Dengan adanya peraturan baru tersebut, kata Irwan lagi, serta dengan berbagi persoalan yang ada, pihaknya berkewajiban untuk mengimformasikan dan mensosialisaikan aturan baru tersebut dalam penyelenggraan tahapan Pemilu 2019 nanti.

“Yang membedakan dengan peraturan sebelumnya, diharapkan kita dapat menyiapkan langkah selanjutnya bersama dengan stakeholder terkait,” kata Irwan.

Selain mensosialisasikan regulasi yang baru, sampainya, FGD Ini menjadi langkah awal guna menyusun langkah selanjutnya, bersama Pemerintah Daerah, partai politik, Polda, Ikatan Dokter Indonesia serta pihak terkait lainnya.

Untuk itulah, dengan FGD ini, pihaknya ingin adanya persamaan persepsi dengan stakeholder terkait dalam penyelenggaraan Pemilu serentak nanti, sehingga dengan demikian Pemilu dapat berjalan lancar, sukses dan terkendali. [AM/Bis]