BENGKULU SELATAN, PB – Seleksi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) kembali disorot.

Jika sebelumnya aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bengkulu Selatan menyoroti proses tes tertulis calon Panwascam, kali ini giliran datang dari calon Panwascam yang gagal.

Adalah Ahmad Bayuni, sebelumnya Bayuni ikut seleksi Panwascam di Kecamatan Kota Manna dan masuk ke tahap enam besar. Bukan hanya itu, Ahmad Bayuni juga merupakan enam besar Calon Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Baca juga: Panwaslu Bengkulu Selatan Rahasiakan Nilai Tes Tertulis Calon Panwascam

Berangkat dari kegagalan dan pengalaman tersebut, kepada pedomanbengkulu.com Ahmad Bayuni membeberkan beberapa catatan atas pelaksanaan tes Panwascam yang dilakukan oleh Panwaslu Bengkulu Selatan.

Dari 33 anggota Panwascam yang dinyatakan lulus oleh Panwaslu, menurut Ahmad Bayuni, banyak yang masih bekerja dan menerima gaji dari instansi pemerintah lainnya serta adapula yang masih bekerja aktif di salah satu perusahaan swasta.

Ahmad Bayuni, peserta seleksi Panwascam di Kecamatan Kota Manna

Menurut Bayuni, dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 huruf M disebutkan bahwa syarat untuk menjadi anggota Panwascam yakni bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ‘Bekerja Penuh Waktu’ adalah tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan.

Simak juga: PMII Desak Panwaslu BS Umumkan Nilai Tertulis Calon Panwascam

“Kalau saya amati yang lulus Panwascam itu banyak yang masih double job. Ada yang berstatus PNS, ada PPL dan honorer. Seharusnya mereka diperkenankan untuk memilih salah satu. Tidak bisa double job.

Juga tidak bisa menerima gaji double, khususnya yang mendapatkan gaji/honor dari APBD ataupun dari APBN,” tegas Bayuni.

Dari catatan Bayuni, setidaknya ada sepuluh anggota Panwascam Bengkulu Selatan yang diduga masih double yakni :

1. Windera (PNS Kecamatan Kecamatan Ulu Manna).

2. Rodi Alizan (Petugas Penyuluh Lapangan tenaga kontrak Kementerian)

3. Pusarman Syarif (Honorer di SMP)

4. Samsuhar (honorer/security di salah satu SMP)

5. Wiwin (Honorer Sekolah atau madrasah)

6. Evan Aprianto (Honorer di RSUD)

7. Sulaiman (Honorer di KUA)

8. Heru Wahyudi (Honorer di SMP)

9. Sulastri Hareka (Honorer di SMK)

10. Sahran (karyawan Adira Finance)

“Anehnya itu ada beberapa calon anggota Panwascam yang aktif sebagai perangkat desa/BUMDes mereka dimintai surat pengunduran diri sebagai syarat bisa lulus. Pertanyaannya kenapa mereka yang saya sebutkan tadi tidak dimintai surat pengunduran diri, ada apa?, tanya Buyani.

Selain itu menurut Ahmad Bayuni juga ada beberapa orang anggota Panwascam yang pada saat mendaftar tidak bisa menunjukkan KTP asli. Padahal dalam aturan yang dibuat oleh Panwaslu Bengkulu Selatan pada saat mendaftar harus menunjukkan KTP asli.

“Ada beberapa yang diduga, tapi ini baru diduga lulus sebagai anggota Panwascam, namun memegang KTP atau berdomisili di luar kecamatan tempat bertugas. Contohnya di Pino Raya, Manna dan Kedurang,” ujar Bayuni.

Bayuni berharap, kepada Panwaslu Bengkulu Selatan agar bisa konsisten dalam menerapkan aturan. Seperti perangkat desa yang wajib mundur sebelum menjadi anggota Panwascam.
Seharusnya hal tersebut juga diterapkan kepada anggota Panwascam yang berstatus PNS, PPL, Honorer dan Karyawan Perusahaan Swasta.

Baca juga: Ini Nama-nama Calon Panwascam Bengkulu Selatan yang Lulus

“Kalau yang berstatus PNS okelah misalkan tidak mesti mundur, tapi mereka tidak bisa menerima gaji double, juga tidak bisa memegang suatu jabatan di kantornya. Panwaslu harus adil dalam hal ini. Di sini dituntur profesionalitas dan kejujuran Panwaslu Kabupaten,” pungkas Bayuni. (Apd)