JAKARTA, PB – Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional mengaku, tiga tahun menjalankan program revolusi mental, belum memberi dampak signifikan kepada aparatur sipil negara (ASN).

“Dengan sarasehan ini kita bisa berharap menemukan cara mempercepat revolusi itu,” kata Sekjen Dewan Pengurus Korpri Nasional, Bima Haria Wibisana, di sela-sela Sarasehan Internalisasi Revolusi Mental, di Gedung Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Jakarta, Senin (27/11/2017).

Bima mengaku memang tampak terjadi perubahan mental di kalangan aparatur sipil negara, tetapi belum secepat yang diharapkan. Masih di bawah yang diinginkan pemerintah.

Kepala Badan Kepegawaian Negara itu menyadari melakukan perubahan sosial pada program revolusi mental tersebut bukan perkara mudah. Sebab kondisi satu wilayah akan berbeda dengan wilayah lainnya baik secara psikologis maupun sosiologis.

Dia pun sepakat memberi kebebasan kepada ASN di daerah untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang mengarah pada perubahan kebiasaan. Setelah teridentifikasi harus meningkatkan komitmen untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam bekerja sesuai kemampuan masing-masing.

Pakar sistem informasi tersebut memang tidak mengharapkan pemerintah pusat atau Dewan Pengurus Korpri Nasional memaksakan satu sistem yang sama dalam melakukan revolusi mental di kalangan ASN sebab kemampuan mereka berbeda. Jadi nanti program di Papua akan berbeda dengan di Jawa.

Meski program mereka berbeda namun satu dampaknya yang akan terlihat adalah terbiasanya mereka bekerja sama, bekerja tanpa korupsi. Setidaknya mengacu pada program revolusi mental Pemerintah Joko Widodo yaitu dalam bentuk gerakan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Mandiri dari Gerakan Indonesia Bersatu.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menekankan bahwa organisasi Korpri memiliki peran yang strategis khususnya dalam menjadi garda utama untuk mengimplementasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental.

“Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini lebih dari 4,5 juta anggota merupakan potensi strategis dalam Gerakan Revolusi Mental,” jelas Staf Ahli Menko PMK Bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Ekonomi Kreatif Sidqy Lego Pangesthi Suyitno.

Melihat peran strategis dari Korpri, maka penting untuk segera menyusun rencana aksi pembinaan ASN untuk menghasilkan para abdi negara yang berintegritas, beretos kerja, dan bergotong royong. “Saya memandang penting bagi Korpri untuk segera menyusun rencana aksi sehingga dapat membentuk para ASN yang mewarisi nilai-nilai revolusi mental,” jelas Sidqy.

Melalui internalisasi nilai-nilai revolusi mental, diharapkan kinerja dari para ASN dalam melayani masyarakat dapat terus meningkat dan memuaskan. “Peningkatan pelayanan publik adalah langkah pemerintah untuk menunjukkan komitmennya dalam menjalankan praktik Revolusi Mental,” tutur Sidqy.

Selain itu, hal lain yang juga harus terus dilakukan oleh Korpri adalah perubahan pola pikir ASN untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. [anr/ram]