JAKARTA, PB – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus berupaya untuk memastikan informasi perkembangan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dipenghujung bulan ini.

“Terkait TPPO, kita harus selalu memastikan perkembangannya,” ucap Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Dr. Sujatmiko di Kantor Kemenko PMK.

Sebelumnya, Kemenko PMK telah menyiapkan 29 Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN TPPO) dari tahun 2015-2019. Dari RAN TPPO tersebut, telah dipetakan beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang, yaitu tentang eksploitasi seksual pada anak, pengembangan model TPPO, Pendidikan masyarakat tentang ketahanan keluarga dan partisipasi anak-anak dalam TPPO.

Sujatmiko mengaku, bahwa pelaksanaan RAN TPPO ini masih belum maksimal. Penyababnya, kata Sujatmiko, karena belum semua Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan-TPPO memiliki program khusus PP-TPPO didalam rencana strategi dan rencana kerja tahunan.

“Mekanisme pengumpulan data TPPO di Pusat dan di daerah juga dirasa belum optimal dan masih belum jelasnya alokasi anggaran di masing-masing daerah untuk mendukung penanganan TPPO. Inilah beberapa hal yang perlu kita evaluasi bersama,” Sujatmiko menjelaskan.

Disisi lain, pengawal isu TPPO di Kemenko PMK itu juga menyampaikan bahwa pembiayaan korban terhadap perempuan dan anak TPPO di luar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih perlu di advokasi.

“Masih belum ada kepastian terkait jaminan bagi korban TPPO termasuk visum dalam konteks BPJS Kesehatan,” terangnya.

Kemenko PMK dalam hal ini terus melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kemenkumham, Kemensos, Kemnaker, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

“Kita berharap, kedepannya semua Kementerian/Lembaga dan Daerah terkoodinasi dengan baik dalam menyusun program dan mengalokasikan anggaran di dalam Rencana Kerja masing-masing untuk upaya pengembangan norma hukum TPPO,” ucapnya. [AM/Adv]