JAKARTA, PB – Pemerintah serius mengupayakan agar pelaksanaan Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) dan Bansos Beras Sejahtera (Rastra) Tahun 2018 dapat tersalurkan tepat sasaran dan waktu.

Pasca Rapat Terbatas tentang evaluasi BPNT 2017 dan persiapan pelaksanaan tahun 2018 yang dipimpin Presiden pada Selasa, 5 Desember 2017 lalu, Menko PMK Puan Maharani telah dua kali menggelar Rakor Tingkat Menteri (RTM) untuk memastikan pelaksanaan BPNT dan Bansos Rastra Tahun 2018 terlaksana dengan baik.

Tiga hal utama dibahas pada RTM kedua hari ini, yaitu jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT Tahun 2018, waktu pelaksanaan penyaluran BPNT, dan implikasi yang perlu diantisipasi serta menjadi perhatian.

Dalam RTM sebelumnya, Rabu, 6 Desember 2017, telah disepakati bahwa data sasaran penerima BPNT dan bansos rastra menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015.

“Data KPM by name, by address telah diserahkan oleh Kemensos kepada Bank Penyalur disertai dengan Berita Acara Serah Terima,” jelas Menko PMK, Jumat (8/12/2017).

Ditambahkannya, perluasan penyaluran BPNT Tahun 2018 akan dilaksanakan dalam 4 tahap, yakni tahap I pada Februari, tahap II pada Maret, tahap III pada Juli, dan tahap IV pada Agustus.

Total KPM program bansos pangan adalah sebesar 15,498,936 KPM yang tersebar di 514 Kab/Kota.

“Untuk mendukung kelancaran penyaluran BPNT, setidaknya dibutuhkan 75,529 e-warong yang akan disiapkan secara bertahap,” urai Puan Maharani.

E-warong sendiri adalah tempat pembelanjaan bansos yang merupakan agen bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara) atau warung-warung masyarakat yang telah berjualan sembako. Keluarga Penerima Manfaat dapat memanfaatkan bantuannya dalam bentuk beras dan telur.

Adapun pemasok bahan pangan ke e-warong bersifat terbuka. Untuk memastikan kesiapan e-warong Himbara akan menyediakan mesin EDC di setiap e-warong dan melakukan edukasi kepada agen.

Sebelum menutup RTM, Menko PMK menegaskan agar penyaluran BPNT dan Bansos Rastra berjalan sesuai arahan Presiden, hindari keterlambatan penyaluran bantuan yang berakibat kerugian bagi masyarakat.

Program ini harus menjadi perhatian bersama dan semua pihak yang terlibat agar bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hadir dalam RTM antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensos Kofifah Indar Parawansa, Menteri BUMN Rini Sumarno, Wamenkeu Mardiasmo, seluruh Direktur Utama Bank anggota Himbara, dan perwakilan Kementerian/Lembaga. [anr/ram]