JAKARTA, PB – Jajaran Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengharapkan agar para Pegawai Negeri maupun Honorer wajib dimasukan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Ketenagakerjaan.

Hal ini ditujukan agar pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Sosial bisa berjalan secara intensif.

“Semua sudah ada dasar hukumnya, mereka harus terlibat demi optimalnya pelaksanaan inpres tersebut,” ucap Asisten Deputi bidang Koordinasi Jaminan Sosial, Togap Simangunsong, Jumat (8/12/2017).

Togap menuturkan, inpres ini harus benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak yang berkaitan, khususnya bagi perusahaan yang mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan dan membayarkan pegawainya pada BPJS Kesehatan.

“Kebijakan ini untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan bagi peserta JKN,” tutur Togap.

Kemenko PMK dalam hal ini telah melakukan langkah-langkah sebagai mana fungsinya yaitu melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan Inpres ini dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kemendagri, Kemensos, Kementerian BUMN, Kemenaker, Kominfo, BPJS, dan Kejaksaan Agung.

“Kita optimis, sebelum 2019 kita sudah harus penuhi target. Kita usahakan pada pertengahan 2018, semua pegawai negeri maupun honorer dan Badan Usaha sudah harus mendaftarkan karyawannya,” jelas Togap.

Terakhir, Togap mengharapkan agar BPJS Kesehatan harus secara intensif dan detail melakukan kerjasama atau MoU dengan K/L terkait.

“Manfaatkanlah Inpres ini secara optimal,” tutur Togap. [anr/ram]