AKHIR-akhir ini tindak kriminalitas di Bengkulu semakin marak. Pembunuhan, pencabulan, hingga sodomi menjadi berita yang dikonsumsi sehari-hari.

Kriminalitas atau kejahatan memang menjadi masalah besar bagi Bengkulu. Kriminalitas ini menjadi sebuah persoalan besar yang benar-benar mengganggu kehidupan rakyat.

Yang menarik dari persoalan kriminalitas ini adalah fakta bahwa mayoritas pelaku adalah orang miskin yang tidak bekerja atau yang bekerja dengan penghasilan seadanya.

Kemiskinan itu sendiri memang menjadi momok yang menakutkan bagi Bengkulu. Dua tahun silam, Badan Pusat Statistik masih menempatkan Bengkulu sebagai provinsi termiskin di Sumatera. Hampir separuh desa dari 1533 desa yang ada di Bengkulu adalah desa tertinggal.

Bengkulu sendiri masih terbelakang dalam hal pendapatan. Tiada industri besar yang terbangun di Bengkulu. Bengkulu hanya mengandalkan komoditas bahan baku mentah seperti karet, sawit dan batu bara yang dijual dengan harga murah. Sementara pendapatan APBD Provinsi Bengkulu sebagian besar masih ditopang oleh APBN.

Memang, mengentaskan kemiskinan di Bengkulu merupakan sebuah pekerjaan besar yang menyita banyak waktu dan energi. Dalam artian, tidak bisa sebentar. Sementara upaya untuk menghentikan tindak kriminalitas merupakan pekerjaan penting yang harus dilakukan sesegera mungkin.

Dalam hal ini, langkah Pemerintah Kota Bengkulu yang menggalakkan Bengkuluku Aman patut diapresiasi. Sebuah langkah yang melibatkan partisipasi luas masyarakat untuk menjadi Polisi bagi dirinya sendiri dan orang lain yang ada di sekitarnya.

Langkah itu berupa menghidupkan Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) di seluruh kelurahan. Poskamling itu pada akhirnya bukan hanya menjadi sentral pengawasan aktifitas kriminal di kawasan kelurahan, namun juga menjadi pusat informasi bagi para pelancong maupun warga sakit yang membutuhkan pertolongan untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Meski gaung Bengkuluku Aman kini mulai meredup, namun sebagai sebuah program jangka pendek program ini sangat dibutuhkan untuk diterapkan di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.

Pos Bengkulu Aman bahkan bisa diperluas bukan hanya untuk mencegah terjadinya tindak pidana kriminalitas, namun juga sebagai entitas yang bisa diharapkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna dapat diorganisasikan dalam pos Bengkuluku Aman tersebut untuk senantiasa berkoordinasi secara aktif dengan aparat hukum.

Pos Bengkuluku Aman bisa pula menjadi sarana yang efektif untuk memerangi kemalasan di tengah-tengah rakyat, apatisme terhadap pembangunan, dan mis-informasi yang memecah belah persatuan.

Dalam hal pembiayaan, tentu Pemerintah tak bisa bekerja sendiri. Meski pola pembiayaan bisa dilakukan dengan cara mengangkat tenaga kontrak seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), namun untuk menghidupkan seluruh Pos Bengkuluku Aman di setiap desa dan lurah yang ada di Provinsi Bengkulu, tentu akan membuat kas Pemerintah jebol.

Disini, partisipasi aktif dari kaum berpunya, pengusaha sukses, dan orang-orang kaya di Bengkulu sangat dibutuhkan. Karena sejatinya, merekalah yang paling terancam atas maraknya tindak kriminalitas selama upaya mengeluarkan Bengkulu dari kemiskinan belum berhasil.